Jakarta, Situsenergi.com
Politisi Partai Hanura, Inas N Zubir mengatakan, transisi dari penggunaan energi fosil sebagai energi primer ke Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru (Smooth). Sebab, kondisi saat ini, pembangunan PLTU batubara masih terus berlangsung dan itu masih masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional.
Sebelum berbicara PLTU “Pensiun”, harusnya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu peta jalan (roadmap) transisi energi.
“Yang namanya pembangkit listrik batubara itu komposisinya 70 persen kalau gak salah, nah dalam jangka waktu beberapa lama itu mau diganti semua. Apa itu dipertimbangkan, berapa sekarang pembangkit PLN punya dan berapa sekarang pembangkit IPP (Independent Power Producer) punya. Jangan-jangan (kalau PLTU IPP dipensiunkan), PLN nanti ganti rugi itu semua,” ujar Inas saat dihubungi Situsenergi.com melalui sambungan telepon, Selasa (28/9/2021).
Praktisi energi itu juga mengatakan, setiap PLTU tersebut memiliki lifetime atau jangka waktu masa operasional. Sebaiknya, pemerintah melihat hal itu, sebelum berbicara soal Phase Out atau penghentian operasi PLTU batubara.
“Misalnya PLN kontrak dengan IPP 40 tahun (Pembelian Listrik), tapi misal ternyata baru 10 tahun sudah dipensiunkan PLTU itu, pasti IPP akan minta ganti rugi dong (ke PLN),” tuturnya.
Hal yang terbaik yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menyiapkan dahulu roadmap dan skenario transisi energi, ketimbang sudah “gembar-gembor” membahas soal rencana pensiun PLTU batubara. Roadmap inilah yang menurutnya perlu disiapkan, agar dalam masa transisi nanti tidak terjadi gejolak.
“Jadi kelihatannya pemerintah Pak Jokowi itu tidak punya planning. Dulu mengejar 35 ribu MegaWatt dengan berbagai pembangkit listrik, paling banyak malah PLTU. Nah sekarang tiba-tiba di periode kedua, batubara itu mau diganti,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment