IESR : Pengembangan Panas Bumi Di Indonesia Perlu Kepastian Kebijakan

Jakarta, SitusEnergy.com

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pengembangan potensi panas bumi di Indonesia saat ini terhambat oleh ketidakpastian kebijakan. Hal itulah yang membuat investasi di sektor tersebut berjalan sangat lambat meskipun Indonesia diyakini menyimpan potensi 29.000 MW listrik dari panas bumi.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, dalam 15 tahun terakhir sebenarnya pemerintah mencoba meningkatkan realisasi utilitas panas bumi. Namun, yang disayangkan, dalam tiga tahun terakhir proyek-proyek PLTP baru yang masuk lajunya melambat. Alhasil, dari total potensi panas bumi yang ada, baru bisa dimanfaatkan sebesar 2.000 MW.

“Padahal kalau kita lihat, PGE (Pertamina Geothermal Energy) punya wilayah kerja panas bumi yang paling besar. Lalu yang lain juga kita lihat sejumlah proyek swasta mengalami penundaan, karena ketidakpastian kebijakan,” ujar Fabby di Jakarta, Kamis (15/8).

Menurut Fabby, butuh waktu panjang untuk perusahaan mulai melakukan eksplorasi. Namun karena ketidakpastian kebijakan, ketika mereka akan lakukan eksplorasi dan melihat keekonomian proyek, dan kemudian regulasinya berubah, mau tidak mau harus melakukan penghitungan lagi.

“Kemudian tarifnya tidak masuk dalam hitungan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit. Begitu tidak masuk, tentunya lapangan ini tidak bisa dikembangkan dari tahap eksplorasi ke ekploitasi. Ini yang membuat dari sisi projects pipeline untuk panas bumi lebih rendah dalam tiga tahun terakhir,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PGE Ali Mundakir saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini sudah ada 617 MW kapasitas terpasang PLTP, dan akan bertambah 55 MW dengan beroperasinya (COD) PLTP Lumut Balai pada September 2019 ini.

Ali mengatakan, COD tahun ini merupakan unit yang pertama dengan kapasitas sebesar 55 MW. Di 2020, kata Ali, akan ada COD untuk unit kedua sebesar 55 MW. Sehingga total kapasitas PLTP Lumut Balai sebesar 2×55 MW atau 110 MW.

“Biasanya antara unit satu dan unit dua jedanya enam bulan,” ungkap Ali.

Adapun, pembangkit listrik milik PGE yang saat ini telah beroperasi yakni PLTP Kamojang di Jawa Barat berkapasitas 235 MW, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara 120 MW, PLTP Ulubelu di Lampung 220 MW, PLTP Sibayak di Sumatra Utara 12 MW, dan PLTP Karaha di Jawa Barat 30 MW.

Di samping itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menargetkan tiga pembangkit panas bumi berkapasitas total 185 MW akan beroperasi komersial pada 2019. Tiga pembangkit tersebut tersebut yakni PLTP Muaralaboh Unit I berkapasitas 80 MW, PLTP Sorik Merapi Unit I berkapasitas 45 MW, dan PLTP Sokoria Unit I berkapasitas 5 MW.

Hingga saat ini, pemanfaatan kapasitas total terpasang energi panas bumi di Indonesia adalah sebesar 1.948,5 MW. Sementara itu pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target pengembangan Panas Bumi sebesar 7.242 MW pada 2025. (SNU)