Jakarta, Situsenergi.com
Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, kesiapan ekosistem untuk beralih ke energi terbarukan masih harus ditingkatkan menggunakan kerangka kesiapan transisi energi, yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, teknologi dan ekonomi, iklim dan realisasi investasi, serta sosial.
“Memang pada 2021 sudah ada beberapa dokumen kebijakan yang dikeluarkan, seperti LTS dan RUPTL. Namun, kami menilai target-target tersebut masih jauh dari cukup untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 Celcius,” kata Peneliti dan Spesialis Bahan Bakar Bersih IESR Julius Christian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
“Selain itu, penting untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa regulasi seperti tarif energi terbarukan, serta mekanisme lelang dan pengadaan yang lebih terjadwal dan transparan dari PLN supaya target-target tersebut dapat tercapai,” tambahnya.
Sementara Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah perlu serius mempersiapkan ekosistem transisi energi yang mampu mempercepat dekarbonisasi sistem energi di Indonesia agar bebas emisi karbon tercapai pada 2050.
“Pemerintah harus memfokuskan pada upaya memperkuat komitmen politik untuk dekarbonisasi dengan merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) agar selaras dengan tujuan Net Zero Emission (NZE),” tukasnya.
Menurut dia, komitmen politik itu juga dapat memperbaiki kualitas regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi, memangkas hambatan perizinan, dan mengakselerasi pengembangan.
“Dan yang terpenting pemanfaatan energi terbarukan di luar PLN dengan mendorong gotong-royong warga masyarakat dan bisnis berinvestasi pada pembangkit energi terbarukan terdistribusi dan efisiensi energi. Dengan demikian 23 persen bauran energi terbarukan di 2025 dapat tercapai,” papar Fabby
Dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022, IESR juga mendorong pemerintah untuk menangkap sentimen positif dari masyarakat Indonesia terhadap energi terbarukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, industri, dan pemerintah provinsi di Indonesia.
“Beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Jawa Tengah dapat menjadi acuan dan pelajaran bagi provinsi lain dalam mengembangkan lebih banyak lagi porsi energi terbarukan,” ungkapnya.
Fokus tahun 2022 dapat ditujukan untuk kebijakan dan regulasi yang meningkatkan transparansi proses lelang energi terbarukan, alokasi risiko yang jelas melalui standarisasi Project-Based Learning (PJBL) dan memperbaiki bankability proyek-proyek energi terbarukan dengan instrumen derisking.
“Proses perizinan yang lebih efisien dan tepat waktu serta suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman proyek juga merupakan faktor penting untuk memangkas biaya pendanaan awal dan memperbaiki iklim investasi,” pungkasnya.(Ert/rif)
Leave a comment