Hentikan Pesta Pengusaha Agen LPG 3KG Diatas Beban Subsidi dan Beban Rakyat

Oleh : Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia _Founder Ferdinand Hutahaean & Co Law Firm
Politisi Nasional

Kegusaran Presiden Prabowo Subianto terkait besarnya subsidi terhadap BBM dan Gas LPG 3 Kg sangat bisa diterima akal sehat karena memang jumlah subsidinya sangat besar. Untuk 2024 misalnya subsidi pada LPG 3 Kg berkisar Rp 87,5 triliun dengan kuota 8,03 juta metrik ton. Dan Untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar akan tembus diatas 90 trilliun pada akhir tahun 2025. Hal ini terjadi karena terjadi kenaikan kuota LPG pada tahun 2024 8,03 MT menjadi 8,17 MT pada tahun 2025.

Besarnya angka subsidi ini ternyata tidak seluruhnya mengalir ke rakyat yang berhak, akan tetapi mengalir kepada pihak yang tidak berhak, dan menekan usaha Pertamina yang menyalurkan LPG 3 Kg ini. Pertamina dipaksa oleh pemerintah untuk menjual harga ke Agen dengan patokan tertentu secara nasional akan tetapi melepaskan harga jual di daerah dengan kebijakan Pemerintah setempat. Akhirnya muncul Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sama secara nasional. Bahkan setelah Harga Eceran Tertinggi ditetapkan ternyata dipasar ditengah Masyarakat muncul lagi Harga Eceran Nyata yang melampui harga HET. Padahal patut disinyalir bahwa para pedagan ditengah Masyarakat tersebut juga dalah sub usaha para Pengusaha Pemilik Agen LPG 3 Kg. Maka merekalah sesungguhnya yang mendapat untung besar diantara beban berat negara menyediakan subisid dan beban berat Pertamina khususnya dalam hal ini Pertamina Patra Niaga untuk mengatur penyaluran LPG kepada para pengusaha yang berebutan mendapat kuota.

Pemerintah telah menetapkan Harga jual atau harga tebus LPG 3 Kg dari Pertamina ( SPBE) sebesar Rp 4.250 per kg, atau Rp 12.750 per tabung. Dari pantauan harga eceran tertinggi diberbagai daerah sangat variatif berbeda mulai dari harga Rp.16.000 per tabung hingga Rp.19.000 pertabung. Bila dihitung selisih antara Harga Tebus dengan Harga Eceran tertinggi rata-rata ( Rp.18.000) maka akan ada Margin Usaha sebesar Rp.18.000 – Rp.12.750 = Rp.5.250 per tabung atau sebesar 41%. Dan bila menggunakan HET Rp.19.000 maka akan ada margin usaha sebesar Rp.6.250 per tabung atau sebsar 49%. Artinya ada Margin yang sangat signifikan dilapangan dan harga tersbeut masih ditoleransi oleh Masyarakat. Bahkan hingga ditengah Masyarakat Harga Eceran Nyata bisa diatas Rp.20.000 pertabung maka akan semakin menaikkan margin usaha para pengusaha yang bisa mencapai 60%. Waoww sungguh besar dan kita menjadi tidak heran mengapa justru yang punya Perusahaan Agen LPG justru banyak para pejabat dan anggota DPR. Ternyata bisnis distribusi LPG Subsidi ini, yang seharusnya menjadi proyek sosial ternyata menjanjikan margin usaha yang sangat fantastis.

Dari semua alur kisah pendek tersebut, apa yang hendak penulis sampaikan dalam hal ini? Tentu melihat kenyataan tersebut sudah saatnya pemerintah bersikap tidak memanjakan para pengusaha agen LPG namun harus memberikan mereka Pelajaran kehidupan dengan tenggang rasa yang tinggi. Ada baiknya pemerintah menaikkan Harga Tebus dari SPBE Pertamina sekitar Rp.500 per Kg dengan tetap membatasi Harge Eceran tertinggi (HET) dikisaran angka Rp.19.000 per tabung. Jika pemerintah berani melakukan hal tersebut maka pemerintah akan menghemat Subsidi berkisar Rp.6 trilliun. Dan apabila pemerintah melalui Pertamina mampu mengurangi kuota LPG 3 Kg dengan menaikkan jumlah penjualan LPG Non Subsidi, maka penghematan subsidi akan didapat setiap tahunnya.

Kenikmatan berbisnis agen LPG 3 Kg ini sudah harus dikurangi dengan memberikan para pengusaha ini beban moral, beban social ayng tinggi bahwa proyek ini proyek untuk orang miskin, sudah sepatutnya untuk tidak mengambil untung besar dari rakyat miskin. Tidak mengambil margin usaha besar dari penderitaan rakyat dan beban negara menyediakan subsidi LPG ini. Patriotisme dibutuhkan untuk menyelematkan negara dan bisa mengarahkan anggaran ke sektor yang lebih berguna mengentaskan kemiskinan rakyat.[•]