Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah didorong untuk mempercepat pelaksanaan program konversi kompor Liquified Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, langkah ini demi untuk menghemat anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di tengah kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) menyentuh angka USD 117,62 per barel pada Juni 2022.
Tidak hanya itu, kata Mamit, tren harga Contract Price Aramco (CPA) yang merupakan salah satu acuan dalam menetapkan harga liquid petroleum gas (LPG) masih tinggi, di mana pada bulan Juli ini mencapai USD 725/Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021 akibat perang Rusia dan Ukraina.
“Apalagi saat ini LPG 3 kg ini didistribusikan secara terbuka, sehingga tidak tepat sasaran. Ketika di konversi ke kompor listrik maka akan mengurangi jumlah pengguna LPG,” kata Mamit kepada Situsenergi.com di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Menurut Mamit, sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) melimpah seharusnya bukan perkara sulit bagi Indonesia untuk mempercepat konversi kompor LPG ke kompor induksi. Mengingat, keberadaan batu bara dan gas alam masih belum dikelola secara optimal.
Apalagi, saat ini tren kenaikan harga komoditas energi dunia terus berlanjut imbas perang Rusia dan Ukraina. Alhasil, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual gas LPG non subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram mulai 10 Juli 2022 lalu.
“Saya kira ini saatnya kita optimalisasi hasil sumber daya alam sendiri yaitu batu bara dan gas alam sebagai sumber energi primer kita. Melalui program konversi dari bbm ke kompor induksi akan membantu mengurangi beban subsidi pemerintah terutama subsidi LPG,” pungkasnya.(SL)
Leave a comment