Harapan Serikat Pekerja PLN untuk Dirut PLN Baru

Jakarta, Situsenergy.com

PT PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan asset strategis bangsa yang mengelola sektor ketenagalistrikan dan memegang peran penting dalam menyatukan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia. Apalagi saat ini PLN tengah mengemban tugas yang sangat penting yang diamanahkan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu melaksanakan Program 35.000 MW. PLN harus mampu merealiasasikannya dalam 5 tahun kedepan sehingga pada tahun 2024 diharapkan tidak ada lagi permasalahan kekurangan pasongan tenaga listrik dimana Presiden berharap iklim investasi dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya akan memacu pertumbungan ekonomi 5-7 % per tahun seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan rakyat Indonesia.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, M.Abrar Ali, SH berharap Dirut PLN difinitif nantinya bisa mengawal agar PLN tetap eksis dengan core bisnisnya dalam menjaga kedaulatan energi bangsa.
“Hal ini menjadi sangat penting mengingat PLN sebagai asset strategis bangsa jangan sampai salah kelola sehingga membebani keuangan Negara. Dirut PLN nantinya harus bisa mengawal dan menyeimbangkan Komposisi Pembangkit Swasta (IPP) dan milik PLN dengan konsep yang menguntungkan Negara,” kata M.Abrar Ali dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Abrar Ali, harga DMO Batubara juga merupakan sesuatu yang harus dikawal oleh Dirut PLN agar harganya terjangkau untuk memastikan kelangsungan suplay listrik oleh pembangkit-pembangkit dengan bahan bakar batubara. “Jika harga DMO Batubara dapat terjangkau oleh PLN tentu saja hal tersebut akan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) sehingga harga jual rata-rata Rp/kWh bisa menjadi lebih murah sebagaimana harapan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Pihaknya menilai, ke depan PLN memiliki tantangan yang sangat berat dalam menjawab meningkatnya kebutuhan pemakaian energi listrik, apalagi PLN pernah mendeklarasikan bahwa di usianya yang ke 75 Tahun 100% wilayah NKRI sudah terlistriki. “Itu artinya pada tanggal 27 Oktober 2020 nanti, PLN sudah harus bisa merealisasikannya,” ucapnya.

Untuk itu Abrar Ali yang juga didampingi Sekjen SP PLN, Bintoro Suryo Sudibyo berharap agar Dirut PLN harus bisa terus menemukan dan memanfaatkan  pembangkit-pembangkit listrik dengan teknologi energy yang terbaharukan dan ramah lingkungan. “Dan dengan melihat peran serta tantangan yang harus dihadapi ke depan maka sebagaimana yang telah menyampaikan SP PLN melalui surat resminya kepada Presiden beberapa waktu lalu, diperlukan sosok figur yang muda dan energik dalam memimpin BUMN listrik. Ini sebagai Dirut PLN serta mampu membawa mindset insan PLN  yang baru sehingga tidak hanya berorientasi kepada memproduksi listrik saja melainkan juga mampu memasarkannya sehingga supplay energy listrik yang ada bisa terdistribusikan dari pembangkit hingga ke pelanggannya,” papar Abrar

Terkait dengan pengelolaan kesejahteraan insan PLN baik pegawai, pensiunan dan keluarganya, Abrar Ali menyatakan bahwa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bekerja hingga 24 jam maka SP PLN berharap Dirut PLN yang baru nantinya bisa segera merealisasikan dan melanjutkan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PLN dengan SP PLN.

“PKB menjadi penting karena menurut SP PLN bahwa pegawai PLN harus dibuat senyaman mungkin agar tidak terbebani dengan permasalahan personal dalam melaksanakan tugas kedinasannya yang semakin berat,” tukasnya.

Menurut Abrar, di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semua hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja telah diatur, dibahas dan disepakati bersama antara Manajemen dengan SP PLN. ” Kita juga berharap Dirut PLN yang baru nantinya bisa membangun Hubungan Industrial yang Harmonis antara Manajemen dengan SP PLN sehingga energy yang ada bisa lebih difokuskan keluar menjawab tantangan yang ada khususnya mensukseskan Program 35.000 MW,” pungkasnya.(mul)