Oleh : Salamuddin Daeng
Sebenarnya kalau direnungkan langkah langkah pokok presiden Prabowo dalam menata ekonomi dapat disebut sebagai gerakan bawah tanah. Mengapa karena di permukaan sistem kita saat ini sangat sulit bagi Presiden melakukan langkah langkah penting.
Berbagai agenda utama Prabowo semuanya sangat sulit dilakukan secara terbuka. Selain hambatan regulasi nasional juga hambatan dari rezim internasional. Sehingga untuk bisa mengatasi ini tidak dapat dilakukan secara konfrontif namun dapat dilakukan melalui gerakan senyap. Gerakan tersebut tentu saja direncanakan dengan baik dan dukungan kekuatan sumber daya secara penuh.
Kita masuk saja ke salah satu program sebagai contoh untuk mendalam model gerakan bawah tanah tersebut yakni swasembada energi. Program ini sulit sekali dilakukan secara terbuka. Hambatan utamanya datang dari rezim internasional yang ingin selalu membuat Indonesia bergantung pada impor minyak dan produk minyak termasuk LPG.dll. Semua analis, pengamat energi, dan ekonom pasti akan berkesimpulan di depan bahwa agenda Presiden Prabowo tersebut tidak akan dapat dijalankan. Alasannya Indonesia net importir minyak dan LPG. Negara ini mengalami defisit yang besar karena impor minyak. Sekitar 1,3 triliun uang negara sehari digunakan untuk beli minyak.
Tapi benarkah demikian, swasembada energi itu mimpi kosong di siang bolong? Kalau dicermati lebih komprehensif Indonesia adalah penghasil semua energi primer paling penting di dunia, yakni Gas Alam, batubara, sawit dan juga masih menghasilkan sepertiga kebutuhan minyak bumi nasional. Jika semua sumber energi ini digunakan secara berimbang maka swasembada energi bukan perkara yang sulit. Namun sekali lagi agenda ini tidak dapat dilakukan secara terbuka. Karena kemungkinan besar semua langkah menuju ke arah tersebut akan memulai tantangan dan hambatan dari berbagai pihak yang tidak mungkin akan mendukung swasembada energi.
Langkah bawah tanah Presiden Prabowo mulai tampak sejak adanya keinginan untuk meningkatkan bauran energi rumah tangga yakni konsumsi LPG. Mengapa LPG? Karena pemerintah menyadari bahwa LPG 80 persen impor. Selain itu subsidi LPG sangat besar mencapai 80 triliun pada tahun 2026. Usaha mengatasi peningkatan konsumsi LPG impor merupakan langkah yang significant dalam rangka mencapai swasembada energi dan sekaligus menolong APBN.
Apa langkah senyap yang sedang ditempuh pemerintah? Yakni usaha meningkatkan utilisisasi gas alam sebagai bahan bakar pengganti LPG. Mengingat gas alam merupakan salah satu energi andalan Indonesia. Produksinya yang melimpah dan menjadi salah satu komoditas andalan ekspor energi Indonesia. Hanya sayangnya ekspor gas alam Indonesia yang besar mencapai 8 miliar dollar tersebut (BPS, 2024) belum berkontribusi nyata pada pendapatan negara.
Jika gas alam nasional sepenuhnya dapat digunakan sebagai sumber energi rumah tangga dan industri maka otomatis impor BBM dan LPG indonesia akan berkurang secara significant. Terutama sekali konsumsi LPG 3 kg yang menelan subsidi sangat besar dapat diatasi secara bertahap. Mungkin dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia dapat menghentikan impor LPG sama sekali. Sebagian LPG yang diproduksi kilang kilang Indonesia masih dapat digunakan sebagai komplementer gas alam.
Gerakan bawah tanah gas alam dapat diselaraskan dengan berbagai agenda prioritas lainnya presiden Prabowo seperti Program 3 juta rumah, pembangunan 40-50 ribu dapur Makan Bergizi Gratis, pembangunan koperasi merah putih sebanyak 82 ribu. Semua ini sudah dapat dialirkan gas alam, LNG dan CNG. Seluruh program itu bagi pelaksana kebijakan sektor energi adalah sebuah gerakan bawah tanah yang sangat jitu.[•]^
Leave a comment