FSPPB Sesalkan Wacana Pertamina Yang Akan Kurangi Ketahanan Stok BBM

Jakarta, Situsenergy.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengaku terkejut dengan gagasan direksi PT Pertamina (Persero) yang akan menurunkan jumlah hari untuk penyimpanan stok BBM (inventory). Saat ini rata-rata ketahanan stok BBM PT Pertamina adalah sekitar 21 hari. Diwacanakan inventory untuk BBM akan diturunkan menjadi sekitar 13 hari.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan wacana ini dimunculkan oleh salah satu direksi, lantaran Pertamina harus menanggung beban biaya inventory yang sangat mahal. Meski tidak disebutkan berapa angka pasti biaya pemeliharaan dan penjagaan stok BBM tersebut, ditaksir dalam sehari Pertamina harus mengeluarkan cost hingga miliaran rupiah.

Lantaran dinilai mahal dan tidak ekonomis, direksi PT Pertamina (Persero) kemudian memunculkan ide tersebut agar beban keuangan Pertamina lebih ringan. Pasalnya saat ini beban keuangan Pertamina sangat besar karena harus melaksanakan berbagai penugasan pemerintah tanpa dibarengi oleh insentif.

Arie membenarkan bahwa posisi Pertamina saat ini memang sedang terjepit oleh berbagai kebijakan pemerintah. Namun baginya solusi efisiensi dengan menurunkan ketahanan stok dianggap cukup berbahaya ketahanan energi.

“Saya melihat ini sudah membahayakan, udah lampu kuning, kenapa ada ide seperti itu? Ya karena tugas direksi salah satunya memang melakukan efisiensi, namun efisiensi yang harusnya dilakukan bukan terus mengurangi jumlah hari inventory,” ujar Arie di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Dikatakannya apabila nantinya ketahanan stok BBM diturunkan, posisi Indonesia akan sangat rentan dan lemah di mata dunia internasional. Pasalnya dengan ketahanan stok rata-rata 21 hari saja dinilai lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Belum lagi ketika terjadi force majeur yang membuat stok BBM tiba-tiba akan habis. Maka hal itu sangat membahayakan kedaulatan nasional.

Oleh sebab itu agar Pertamina tidak lagi terbebani biaya inventory tersebut, seharusnya negara hadir dengan mengambil alih biaya penyimpanan untuk dijadikan beban APBN. Namun sayangnya hal ini belum diatur dal regulasi yang ada. Padahal di negara-negara maju biaya penyimpanan BBM ditanggung oleh negara melalui APBNnya.

“Inventory itu harusnya menjadi beban pemerintah yang dibayarkan melalui APBN jadi tidak ditanggung oleh badan usaha. Dengan begitu (direksi) tidak ada pikiran untuk melakuan efisiensi, kalau dibebankan ke BUMN migas seperti saat ini maka jadi karut marut,” imbuhnya. (DIN)