FSPPB Pastikan Bakal Jaga Pertamina Dari Upaya Privatisasi

Jakarta, Situsenergi.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan akan menjadi garda terdepan dalam menjaga agar PT Pertamina (Persero) tetap menjadi perusahaan BUMN yang sahamnya dikuasai 100 persen oleh pemerintah. Komitmen ini disampaikan berulangkali lantaran masih ada pihak-pihak yang ingin merongrong Pertamina dengan maksud privatisasi.

Sekretaris Jenderal FSPPB, Sutrisno, mengatakan dengan tetap menjadi perusahaan negara, maka pemerintah bisa mengontrol penuh kebijakan soal harga BBM khususnya BBM bersubsidi. Apabila peran Pertamina diprivatisasi maka dampaknya kedepan akan memberatkan masyarakat dan negara terutama terkait dengan alokasi dan distribusi BBM bersubsidi.

“Kita akan berjuang melawan siapa saja yang mau memprivatisasi Pertamina. Sektor minyak dan gas adalah komoditas yang multiplier effectnya besar sehingga setiap kenaikan harga satu rupiah akan memicu kenaikan di komoditas lain. Maka kalau bisnis energi ini tidak dikuasai oleh negara maka semua bisa dikendalikan,” kata Sutrisno dalam silaturahmi dan temu media di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan permasalahan serius di masyarakat belum lama ini adalah harga minyak goreng yang terus melambung tinggi. Atas kenaikan harga minyak goreng itu, banyak masyarakat yang menjerit. Sementara harga bahan baku minyak goreng seperti tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus dipermainkan para konglomerat. 

Hal itu menjadi bukti bahwa apabila komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat utama dikuasai oleh korporasi maka harga akan dipermainkan setiap saat. Meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menurunkan harga minyak goreng dan menaikkan harga TBS namun prosesnya sulit lantaran tidak ada porsi kepemilikan pemerintah dalam komposisi saham pada perusahaan tersebut.

“Beda soal CPO yang tidak bisa dikontrol harganya oleh pemerintah, ini karena perusahaan minyak goreng itu bukan milik pemerintah sementara kalau BBM bisa kita kontrol karena memang Pertamina ini masih punya pemerintah 100 persen,” tukasnya.(DIN/SL)