Ferdinand : Ketimbang Membubarkan Kementerian BUMN, Lebih Baik Menterinya Yang Di Reshuffle

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, usulan untuk membentuk super holding BUMN dan menempatkannya di bawah Kementerian Teknis lalu membubarkan Kementerian BUMN adalah suatu hal yang terlambat dan sulit dilakukan. 

Menurut Ferdinand, ketimbang repot-repot membentuk super holding BUMN, mantan juru bicara Partai Demokrat itu justru mengusulkan agar Menteri BUMN saja yang diganti, demi mengembalikan khittah dari perusahaan BUMN yang seharusnya jadi sumber pendapatan negara, bukan malah menggerogoti keuangan negara. 

“Kembali ke soal super holding, itu yang saya katakan tidak mudah. Sebetulnya tidak apa-apa tetap ada kementerian BUMN, hanya yang penting adalah Menterinya  jangan politisi dan jangan yang punya kepentingan politik. Menterinya harus yang mampu mandiri dan tujuannya semata adalah menjadikan BUMN mendapat laba untuk bisa serta membamgun negara dan menyetorkan laba ke APBN, bukan malah menggerogoti APBN seperti yang dilakukan Erick Thohir,” demikian disampaikan Ferdinand kepada Situsenergi.com, Senin (18/10/2021). 

Ferdinand mengakui, gaya koordinasi BUMN ke Kementerian BUMN saat ini hanyalah ABS (Asal Bos Senang). Menteri BUMN terlalu dalam mengatur BUMN, padahal sebenarnya yang memiliki program adalah Kementerian teknis. 

“Soal koordinasi BUMN yang hanya jadi ABS dengan kemen BUMN, itu memang terjadi dan menjadi masalah tersendiri soal koordinasi karena direksi BUMN lebih memilih takut pada Kementerian BUMN padahal secara teknis Kementerian terkait lah yang punya program,” tuturnya.  Ferdinand mengaku lebih setuju terhadap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Erick Thohir “amputasi” perusahaan BUMN yang “sakit” ketimbang harus menyelamatkan dengan mengeluarkan uang negara sebagai “obat”. 

“Kalau kita melihat sekarang, kehadiran BUMN ini menjadi tidak lagi sesuai semangat pendiriannya yaitu untuk mendapat laba dan turut serta membangun bangsa dari keuntungannya. Sekarang yang terjadi justru BUMN jadi beban keuangan karena pada merugi dan tidak sehat. Ini harus diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Saya sepakat dengan Presiden Jokowi, amputasi yang sakit, tutup yang jadi beban dan merugi. Jangan selalu minta uang ke APBN untuk selamatkan BUMN sakit,” tuturnya. 

“Inilah kesalahan Erick Thohir dalam mengelola BUMN kita. Saya tidak tahu apakah ada kepentingan lain Erick dibalik PMN (Penyertaan Modal Negara) tersebut. Dan ini Erick jelas gagal memperbaiki BUMN maka Erick harusnya diganti,” tegasnya lagi. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Ia menilai Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang hingga membuat BUMN tidak pernah maju.

“Oleh karena itu merespons Pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu diubah menjadi badan saja atau Super Holding yang posisi nya di bawah Kementerian Teknis,” kata Maman Abdurrahman kepada awak media. .

Maman menilai para direksi BUMN selama ini lebih tunduk kepada Kementerian BUMN karena yang bisa mencopot jabatan mereka. Padahal, sehari-hari teknis dan operasional perusahaan BUMN berhubungan dengan kementerian teknis sesuai bidang kerjanya.

“Contohnya PLN, Pertamina, PGN, INALUM tanyakan saja dengan semua Direksi apakah mereka pernah berkoordinasi dengan dirjen masing masing di Kementerian ESDM? Bahkan mereka cenderung sering sekali berbeda,” ungkap Maman.

Maman mengatakan kondisi tersebut membuat para direksi BUMN jadi memiliki budaya kerja asal bapak senang (ABS). Misalnya dengan menuruti perintah Kementerian BUMN terlepas tepat atau tidak. Itu terjadi karena direksi perusahaan BUMN takut dicopot dari jabatannya.

“Mereka akan lebih memilih untuk baik-baik saja dengan Kementerian BUMN apapun perintah kementerian BUMN terlepas itu tepat atau tidak tepat. Kecenderungannya mereka akan ikut saja yang penting jabatan mereka tidak diganti,” kata Maman.

Berkaca dari itu, Maman menilai sebaiknya Kementerian BUMN dibuat menjadi super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis. Tugas pokok dan fungsi super holding itu nanti hanya sebatas koordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antara perusahaan BUMN.

“Para direksi direksi BUMN ke depan bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir dengan dualisme dua kementerian serta terbangun profesionalisme maupun berorientasikan kepada performance kinerja korporasi,” kata Maman. (SNU)