EWI: Penambahan Direksi Pertamina Tak Jelas Manfaatnya

Jakarta, situsenergy.com

Penolakan terhadap rencana penambahan direksi pada PT Pertamina (Persero) rupanya tidak hanya terjadi pada serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), namun juga disuarakan kepada pengamat energi.

Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, menegaskan bahwa rencana penambahan direksi Pertamina tidak jelas manfaatnya. Bahkan dia menilai rencana itu mubazir dan hanya akan membuat Pertamina semakin tidak efisien. Pasalnya ditengah stagnasi bisnis Pertamina, justru pemerintah melalui Kementerian BUMN akan merilis tiga nama baru di dalam jajaran direksi.

EWI mendesak pemerintah khususnya Kementerian BUMN membatalkan rencana itu. Baginya, Kementerian BUMN baru boleh menambah jajaran direksi apabila upaya pengembangan bisnis Pertamina baik di hulu maupun hilir menunjukkan kinerja yang positif.

Sebab menurut dia, selama ini bisnis Pertamina jalan di tempat dan tidak ada hal yang mendorong perbaikan keuangan. Terlebih Pertamina harus tetap menjalankan penugasan pemerintah untuk tetap menyalurkan BBM dan gad subsusidi ke seluruh pelosok tanah air.

“Artinya kebutuhan direksi atau penambahan sangat tidak penting dan 8 pemborosan. Kalau bisa bu Rini sebagai Menteri BUMN memikirkan kembali gagasan ini, sekarang ini fokus pada penataan bisnis pertamina sebab penugasan ke pertamina itu menjadi beban, nah ini harus ada solusinya jangan dibebankan ke Pertamina karena nanti secara bisnis akan terganggu,,” kata Ferdinand saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (13/2/18).

Menurutnya, beban Pertamina yang dianggapnya sudah cukup berat diyakini akan semakin berat kedepan. Sebab untuk membayar gaji, tunjangan dan lainnya untuk satu direksi mencapai ratusan miliaran dalam setahuan. Hal ini tidak sebanding dengan kompetensi dan upaya efisiensi binis yang dilakukannya.

“Bayangkan untuk menanggung jabatan satu direksi itu bukan kecil duitnya, gaji bulanan segala macam itu miliaran setiap tahunnya, puluhan miliar satu orang. Jangan lah (nambah direksi) kecuali kalau itu ada pengembangan bisnis Pertamina kemana gitu, lalu ada direksi baru itu boleh saja tapi ini kan bisnisnya gitu – gitu aja,” ujar Ferdinand.

Lebih baik, kata Pria yang kini menjadi politisi Partai Demokrat ini, anggaran yang akan digunakan untuk menggaji dan memberikan tunjangan kepada direksi yang baru dikumpulkan untuk dialokasikan untuk mengurangi beban Pertamina dalam upaya menjalankan penugasan pemerintah dalam menyalurkan BBM dan gas bersubsidi bagi masyarakat.

“Setelah ini semua rapi dan rakyat tidak bertanya lagi dimana LPG dan premium (bersubsidi ) yang semua adalah penugasan dan wajib yang menjadi hak rakyat, sebab sekarang rakyat sulit mendapatkan haknya, nah kalau sekarang ujug – ujug nggak ada bisnis baru, tidak ada pengembangan tidak ada ekspansi tapi ada penambahan direksi bagi saya itu keliru dan aneh,” pungkasnya. (AY)