ESDM & DPR Sepakat Rp350 M untuk Konverter Nelayan dan Petani

Jakarta, Situsenergy.com

Dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI yang digelar Rabu, (24/06), disepakati akan melakukan penyisiran anggaran belanja untuk program prioritas, seperti konverter kit untuk petani dan nelayan. Di mana sebelumnya program ini akan ditiadakan karena terdampak dari pandemi Covid-19.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kedua pihak sepakat untuk mengoptimalkan anggaran belanja hingga Rp 350 miliar. Ia menegaskan setuju dengan kesepakatan DPR RI Komisi VII DPR RI dengan eselon I Kementerian ESDM dalam sesi rapat sebelumnya.

“Kita melakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kondisi yang berkembang. Intinya kami sepakati,” ujar Arifin dalam raker di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Rabu (24/06/2020).

Arifin menegaskan Kementerian akan melakukan penyisiran kembali anggaran 2020, sehingga bisa dilakukan recofusing kembali.

“Demikian kita sampaikan penetapan anggaran 2020, pelaksanaan kegiatan 2020 hanya 6 bulan ke depan. Kita akan upaya keras penuhi target yang ditetapkan,” katanya.

Pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk meningkatkan optimalisasi kegiatan infrastruktur tahun 2020 dari Rp 235 miliar menjadi Rp 350 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk penambahan paket kegiatan di antaranya konverter kit untuk nelayan dan petani, PJTU TS, dan sumur bor air tanah.

“Membuka kemungkinan melakukan optimalisasi alokasi APBN-P Non operasional tahun 2020 Rp 1,6 triliun agar melebihi Rp 350 miliar untuk recofusing,” ujar Ramson.

Sebelumnya, pemotongan ini mendapatkan banyak cecaran dari anggota Komisi VII DPR. Anggota dewan menyebut pemangkasan ini sepihak, sementara pemangkasan anggaran dilakukan pada infrastruktur yang sudah berjalan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Maman Abdurahman mengatakan, anggaran yang dipangkas 70% nya adalah program yang ada di masyarakat.

“Sebagian besar itu sudah dijalankan dan dikomunikasikan ke masyarakat. Kementerian juga kurang menghargai kami karena nggak mengkomunikasikan hal ini ke kami,” kata Maman.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta agar program strategis infrastruktur energi tidak dipangkas. Khususnya program strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Program-program strategis ini langsung bersentuhan dengan masyarakat di mana anggota sudah berjanji pada masyarakat di mana ide dari pemerintah. Kalau ada yang dibatalkan bagaimana kita ngomong ini ke masyarakat,” ujar Mulyanto.(mul/rif)