Energy Watch: Penyesuaian Harga BBM Subsidi Tepat dan Tidak Terelakkan

Jakarta, Situsenergi.com

Rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM Subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang saat ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, hal ini membuat beban keuangan negara sangat berat terutama terkait beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha.

“Penyesuaian Harga BBM Subsidi ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Sudah cukup kita membakar uang kita di jalan. Seharusnya subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan dsb,” kata Mamit saat dihubungi Situsenergi.com, Senin (22/8/2022).

Selain itu, menurut Mamit, penyesuaian harga juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi.

“Yang pasti, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak,” ucapnya.

Pertamina sendiri merupakan operator yang menjalankan kebijakan dari Pemerintah (Penentu harga adalah Pemerintah), namun harus diimbangi dengan ketersediaan BBM di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrian yang cukup panjang.

“Kenaikan tersebut pasti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan akan ada kenaikan harga barang serta harga jasa yang harus dibayarkan oleh masyarkat. Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan,” paparnya.

Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Selain itu, penyesuaian harga ini bisa memberikan dampak sosial di masyarakat yang berakibat bisa terganggunya iklim investasi di Indonesia.

“Saya kira aksi penolakan akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. Apakah bisa segera diamankan atau akan berkelanjutan. Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung,” tukasnya.

Masih menurut Mamut, kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN. Jadi semuanya dikembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut.

“Untuk harga yang pas saya kira jika bener-benar dinaikkan ada di angka Rp 10 ribu per liter untuk pertalite dan solar subsidi di angka Rp 8.500 per liter,” ujar Mamit.

Menurutnya, penyesuaian harga ini cukup rasional dan tidak terlalu membebani masyarakat. Soal Inflasi juga tidak akan terlalu tinggi karena kenaikan tersebut.

“Mudah-mudahan masih di bawah 1% penambahan beban inflasi akibat kenaikan dari BBM subsidi ini. Solusi lain yang saya kira juga ditunggu-tunggu adalah revisi Perpres 191/2014,” ujarnya.

Mamit menambahkan bahwa hal ini akan menjadi kunci jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Pasalnya, melalui revisi Perpres, diharapkan ada ketegasan dari pemerintah mengenai kriteria perseorangan maupun kendaraan yang berhak menerima manfaat.

“Misalnya Pertalite hanya untuk roda 2 dan angkutan umum plat kuning atau kendaraan UMKM, pertanian, nelayan dan bidang lain yang mendapatkan rekomendasi dari aparat terkait,” ujarnya.

“Sedangkan Solar hanya untuk kendaraan angkutan umum plat kuning roda maksimal 6 tdak untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan. Jumlah yang bisa diisi juga hanya 100 liter per hari. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam menjaga kouta dan subsidi menjadi tepat sasaran,” pungkasnya.(SL)