Jakarta, Situsenergi.com
Tingkat pencemaran udara di Jakarta merupakan topik hangat yang masih diperbincangkan, mulai dari dampak langsung berupa penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat, hingga pertanyaan mengenai siapa pemeran utama penyebab buruknya kualitas udara yang ada di Jakarta ini.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra mengungkapkan, bahwa masalah terkait polusi udara merupakan perkara kompleks yang tidak bisa diselesaikan apabila dalam regulasi yang mengatur juga tidak mendukung upaya tersebut.
“Salah satu contohnya di dalam Permen LHK No.11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Pembakaran Dalam terdapat kenaikan baku mutu kandungan nitrogen oksida (NOx) yang diperbolehkan mencapai 4,3 kali lipat lebih banyak dan juga partikulat (PM) yang diperbolehkan mencapai 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Permen LHK No.15 Tahun 2019 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas di bawah 3.000KW ” kata Daymas, Senin (11/2/2023)
Menurutrnya, kenaikan baku mutu tersebut disebabkan oleh dinaikkannya parameter koreksi dengan oksigen (O2) dari 5% menjadi 15%. Hal ini juga bertentangan dengan komitmen pemerintah terkait target pengurangan emisi sesuai yang tertuang pada dokumen Enhanced NDC, sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional hingga 2030 mendatang.
“Pemerintah perlu melihat semua sektor penyumbang polusi, selain transportasi dan PLTU, juga ada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)/Genset yang turut menyumbangkan emisi berupa NOx dan PM, ada banyak PLTD/Genset di bawah 3.000KW yang tersebar di sekitar Jakarta yang dipakai oleh kantor, pusat perbelanjaan dan juga pabrik-pabrik industri, bayangkan berapa potensi kenaikan jumlah emisi yang bertambah akibat Permen tersebut,” papar Daymas.
“Dengan perkiraan total kapasitas 100MW saja apabila dikonversikan dengan perbandingan standard Euro 4 mobil ekuivalen yang menghasilkan 0.08gr/Km dan rata-rata menghasilkan 2,4gr/jam maka itu setara dengan emisi 1,2 juta unit mobil, jumlah yang sangat signifikan bukan?” sambung Daymas
Menurut dia, Permen LHK No.11 Tahun 2021 harus dicabut dan direvisi kembali karena bertentangan dengan cita-cita Indonesia dalam mewujudkan pengurangan emisi
“Solusi pengurangan emisi itu perlu perencanaan yang matang dan bersifat jangka panjang, hal ini perlu diupayakan melalui regulasi pemerintah yang tepat. Regulasi yang tidak tepat pada akhirnya malah akan memperburuk kualitas udara dan tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya” tutup Daymas.(SL)
Leave a comment