Energy Watch: Beri Keleluasaan Pertamina Sesuaikan Harga Pertalite dan Pertamax

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan agar Pertamina diberi keleluasaan untuk menyesuaikan harga BBM Umum dalam hal ini Pertalite dan Pertamax92. Namun jika keberatan, maka setidaknya pemerintah mengubah status Pertalite menjadi BBM Penugasan, sehingga Pertamina bisa mendapatkan kompensasi.

Menurut Mamit, dalam aturan terbaru, Perpres 117/2021 terutama dalam pasal 3 Ayat 2 mengatur jenis BBM penugasan jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Dengan demikian, sangat memungkinkan jika BBM RON 90 (pertalite) diubah menjadi BBM Penugasan dan Pertamina mendapatkan kompensasi.

“Memang dalam Perpres tersebut dalam pasal 21B Ayat 1 sedikit mengatur soal pembagian dimana BBM RON 88 merupakan 50% dari volume jenis bensin RON 90 yang disediakan dan distribusikan oleh badan usaha penerima penugasan, hanya saja detail pelaksanaanya sampai saat ini belum jelas,” kata Mamit dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Mamit juga mengusulkan agar BBM RON 88 dihapuskan mengingat konsumsinya yang tinggal 7% dari total konsumsi BBM nasional saat ini. Penghapusannya juga disebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi CO2.

“Sesuai dengan Permen LHK No 20/2017 memang sudah seharusnya BBM RON 88 ini dihapuskan. Apalagi konsumsinya secara nasional sudah sangat sedikit,” kata Mamit.

Ia kembali meminta pemerintah memberikan kebebasan bagi Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyesuaian terhadap harga Pertalite dan Pertamax mengingat badan usaha swasta lain juga sudah beberapa kali melakukan penyesuaian pada harga produk BBM-nya.

“Saat ini harga BBM RON 90 di SPBU milik BP-AKR adalah Rp 12.500 per liter dan Ron 92 yang dijual oleh BP-AKR adalah Rp 12.860 per liter, Shell Rp 12.040 per liter dan Vivo Rp 11.900 per liter. Bisa dilihat selisih harga untuk produk yang sama dengan produk Pertamina sangat jauh sekali di mana untuk RON 90 sebesar Rp 7.650 per liter atau selisih Rp 4.850 dengan harga jual BP-AKR dan RON 92 sebesar Rp 9.000 per liter atau selisih Rp 3.000 per liter dengan produk BBM milik SPBU swasta,” paparnya.

Mamit juga mengungkapkan bahwa Pertalite dan Pertamax termasuk dalam jenis BBM Umum, sehingga Pertamina harus menanggung sendiri selisih harga kedua jenis BBM Umum tersebut. Kondisi ini tentu sangat menekan keuangan Pertamina khususnya Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial and Trading.

“Berdasarkan data, sepanjang 2021 kemarin harga MOPS rata-rata sudah di atas US$80 per barel. Jika dihitung dengan formula harga sesuai dengan Kepmen ESDM 62/2020 maka selisih harga jual dengan keekonomian mencapai Rp 2.500 sampai Rp 3.500 per liter untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite,” jelasnya.

Ia menambahkankan, sepanjang tahun 2021 persentase penjualan BBM jenis Pertalite adalah sekitar 47% dari penjualan BBM nasional. Sementara untuk BBM jenis Pertamax sekitar 11% dari penjualan BBM nasional. Adapun penjualan BBM nasional berdasarkan data Pertamina sampai kuartal III/2021 sebesar 34 juta kiloliter (KL).

“Prognosa saya, sampai akhir 2021 sebesar 48 juta KL. Jika kita simulasikan dengan 47% dari 48 juta KL, maka Pertalite menyumbang 22,5 juta KL dan Pertamax sebesar 5,3 juta KL dari penjualan nasional,” beber Mamit.

“Jika kita kalikan dengan selisih harga dari kedua produk BBM tersebut, maka akan bisa dihitung potensi nilai selisih yang harus ditanggung Pertamina. Hal ini bisa dipastikan membuat beban keuangan Pertamina Patra Niaga sangat berat, dampaknya adalah keuangan Pertamina saat dilakukan konsolidasi bisa terpukul cukup dalam,” paparnya.

Mamit kembali mengingatkan bahwa sebenarnya Pertamina Patra Niaga dapat menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax sesuai dengan harga keekonomian. Pasalnya, hal ini diatur dalam Kepmen ESDM No 20/2021 Pasal 8 Ayat (1) di mana harga jual eceran dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha.

“Jelas sekali dalam Kepmen ESDM 20/2021 tersebut mengatur mekanisme harga untuk BBM Umum. Jadi, saya kira Pertamina Patra Niaga bisa menyesuaikan harga sesuai dengan keekonomian. Tidak perlu ragu untuk itu. Jika tidak, maka keuangan mereka akan semakin berdarah-darah,” tegas Mamit.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan membaiknya ekonomi global maka permintaan akan komoditas energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi di sisi lain pasokan masih terbatas.

“Sesuai dengan hukum ekonomi terkait pasokan dan permintaan, maka hal ini akan mengerek harga komoditas termasuk harga minyak dunia,” tutupnya.(SL)