Dukung Program Pemerintah Optimalisasi EBT, Pertamina Fokus di 4 Pilar

Jakarta, situsenergy.com

Pemerintah menargetkan, porsi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa mencapai 23 persen dari total penggunaan energi di Indonesia. Sebagai dukungan untuk pencapaian target tersebut, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN Migas, memfokuskan bisnisnya pada 4 pilar utama pengembangan EBT.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam diskusi on air di televisi swasta nasional pada Senin (14/9/2020) malam.

Menurut Nicke, Pertamina terus mengembangkan 4 pilar pengembangan EBT yang meliputi peningkatan investasi untuk mendorong kapasitas Geothermal, kemudian pengembangan Bio Energi, optimalisasi produksi gas melalui peningkatan eksplorasi Wilayah Kerja (WK) dan terakhir yakni dukungan untuk pengembangan DV Battery untuk kendaraan listrik.

“Pertama geothermal, ada beberapa WK dan teknologi panas bumi, tahun depan kapasitas produksi capai 1100 MW. Kemudian bio energi, dengan basis CPO, kita sudah bisa menghasilkan B30, akhir tahun ini kita akan bio avtur. Masuk ke bio gasolin. Kita ada program dengan Lemigas, mencampur 15 persen methanol dan 5 persen dari bio etanol. Kita sudah melakukan bio crude, dengan rumput laut,” jelas Nicke.

“Kemudian dari produksi gas, meski harga gas dunia lagi turun, kita tetap melakukan pengeboran di Mahakam. Kita melakukan discovery melalui seismik, ada 68 cekungan yang belum di eksplorasi. Kemudian yang terakhir yakni DV batery. Bekerjasama dengan Inalum dan PLN. Ini kontribusi Pertamina untuk EBT,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto dalam kesempatan yang sama memastikan dukungannya terhadap optimalisasi EBT yang digarap Pertamina. Salah satu upaya dukungan yakni penyelesaian RUU EBT yang saat ini tengah digodok DPR-RI.

“Kita mendorong RUU EBT yang merupakan Prolegnas, itu sudah berjalan cukup kencang. Minggu depan akan kita susun. Kita akan segera mengundang, beberapa stakeholder, untuk melengkapi dan mempertajam RUU EBT,” jelasnya.

“Disisi lain, kita menyetujui anggaran 2021, Rp 1 triliun untuk EBT. Ini baru pertama kali cukup besar. Kita jangan sampai ketinggalan momentum, dimana seluruh dunia sudah concern dengan EBT. Hal-hal seperti ini jadi perhitungan kita di komisi VII, agar EBT menjadi murah,” pungkasnya. (SNU/rif)