Logo SitusEnergy
Dugaan Skandal 3 Proyek Kapal Tanker Pertamina, KPK Jangan Diam Saja! Dugaan Skandal 3 Proyek Kapal Tanker Pertamina, KPK Jangan Diam Saja!
Jakarta, Situsenergy.com   PT Pertamina (Persero) pada 17 Januri 2019 lalu telah menerima kapal tanker pengangkut minyak  mentah type General Purpose 17.500 LTDW bernama... Dugaan Skandal 3 Proyek Kapal Tanker Pertamina, KPK Jangan Diam Saja!

Jakarta, Situsenergy.com

 
PT Pertamina (Persero) pada 17 Januri 2019 lalu telah menerima kapal tanker pengangkut minyak  mentah type General Purpose 17.500 LTDW bernama MT Papandayan.
 
Kapal Tanker ini dikerjakan pleh PT Daya Radar Utama (PT DRU) yang sebenarnya ditugaskan Pertamina untuk mengerjakan tiga kapal tanker dengan rincian MT Panderman Perjanjian Kontrak 1 Oktober 2013 nilai kontrak sebesar US$ 22.995.000, MT Papandayan perjanjian kontrak 7 Mei 2014 nilai kontrak sebesar US$ 22.695.000 dan MT Pangalengan 7 November 2014 nilai kontrak US$ 22.595.000.
 
Namun dalam pelaksanaannya, proyek tiga kapal di atas tidak berjalan sesuai perjanjian kontrak alias mangkrak. 
 
“Untuk mensiasati kondisi ini, PT Pertamina bersama pemenang proyek melakukan beberapa kali perubahan perjanjian kontrak, hal ini menurut kami sangat mencurigakan,” kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam keterangan resminya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Kamis (07/2/2019).
 
Menurut Jajang, sejak proses lelang digelar telah ditemukan indikasi permainan. Hal ini terlihat dari persyaratan yang ditentukan oleh PT Pertamina. “Dalam dokumen tender No. 17/PPKB/IV/2013 terkait persyaratan lelang proyek MT Panderman, tertuang persyaratan lelang yakni, Perusahaan Galangan Kapal dalam negeri yang berdomisili di Indonesia,” ungkapnya.
 
Namun anehnya, kata dia, dalam lelang selanjutnya terkait pengadaan MT Papandayan dan MT Pangalengan dalam dokumen tender No. 35/PPKB/XI/2013, terdapat persyaratan tambahan yakni, Perusahaan Galangan kapal nasional yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD. “Sebagai catatan, dalam lelang ini PT DRU Kembali memenangkan proyek kapal, bahkan dua sekaligus,” katanya.
 
Selain itu, adanya perbedaan dan perubahan persyaratan lelang ini patut dicurigai guna mengamankan perusahaan tertentu. “Ini terlihat dari persyaratan yang dibuat tidak substansial, di mana Pertamina malah mengabaikan fakta bahwa Konsorsium PT DRU yaitu Nanjing East Star Shipbuilding, Co. Ltd yang bertanggung jawab dalam menyiapkan ship design, drawing, engineering, construction supervision and commissioning assistance, dan equipment purchase assistance, justru tidak memiliki pengalaman dalam membangun kapal tanker GP 17.500 LTDW,” paparnya.
 
Lebih jauh ia mengatakan, proyek pembangunan tiga kapal sejak awal proses lelang sudah sarat akan permainan yang berdampak terhadap mangkraknya proyek. “Alih-alaih melakukan evaluasi dan sanksi tegas kepada pihak pemenang proyek, yang dilakukan Pertamina hanya melakukan perubahan kontrak misalnya proyek MT Panderman dilakukan dua kali revisi pada Juli 2016 dan Mei 2017, begitupun pada MT Papandayan,” tukasnya.
 
Padahal, lanjut Jajang, akibat dari mangkraknya 3 proyek kapal tanker di atas, Pertamina dipastikan menanggung kerugian hingga jutaan dolar. Mirisnya, di tengah-tengah kerugian ini Pertamina seolah santai saja, bahkan untuk menagih denda keterlambatan proyek dari PT DRU sampai tahun 2017 yang mencapai US$ 3.414.720 tidak serius dilakukan oleh Pertamina.
 
“Berdasarkan catatan di atas, kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap tiga proyek kapal tanker tersebut. Dan segera perikasa pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, seperti panitia lelang, termasuk Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati,” pungkasnya.(adi)
BACA JUGA   APLSI Bantah Tarif  Listrik Di Indonesia Termahal Sedunia

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *