DPR : Pengawasan Distribusi Lebih Baik Dibanding Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta, Situsenergi.com

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mendapat perlawanan dari anggota dewan. Dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah disarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan distribusi BBM.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa cara ini dianggap lebih realistis dan akan lebih diterima masyarakat. Sebab konsumsi BBM bersubsidi masih benar-benar dibutuhkan masyarakat dengan posisi harga saat ini.

“Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Menurut Mulyanto, jika pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pengangkut sembako maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM hingga 69%.

“Ini jumlah yang lumayan besar. Apalagi untuk anggaran subsidi 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” ujar Mulyanto.

Jika pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.

Pertamina dan BPH Migas sebelumnya menengarai terjadinya kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertambangan, serta terjadi penimbunan dan ekspor ilegal ke negara tetangga. Jika kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal maka kuota dan alokasi anggaran subsidi 2022 akan mencukupi. Meski tanpa kenaikan harga sekalipun.

“Untuk itu, BPH Migas dan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak bocor,” tukasnya.

Tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, kuota BBM diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Hingga akhir 2022, kebutuhan Pertalite diperkirakan mencapai 29 juta kilo liter dan Solar mencapai 17,5 juta kilo liter. Sementara  kuota Pertalite dan Solar untuk 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter. (DIN/SL)