DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana IPO Pertamina Hulu Energi

Jakarta, Situsenergi.com

DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan kembali terkait rencana melepas saham PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ke publik melalui Initial Public Offering (IPO).

Nusron Wahid Anggota Komisi VI DPR RI, mengungkapkan perlu ada kajian yang lebih mendalam bagi PHE bisa melantai di BEI. Menurutnya perusahaan Sub Holding Upstream (SHU) Pertamina ini tidak tepat jika dipaksa harus dikelola secara terbuka. Pasalnya bisnis yang dijalankan terlalu strategis dan memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia.

“Upstream sama downstream jangan. Pertama adalah PHE tempat orang produksi minyak, tempat orang mencari produksi minyak, yang kedua adalah Pertamina Patra Niaga tempat orang mendistribusikan minyak,” ujar Nusron saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Rabu (8/12/2022).

Nusron berpendapat, masih ada entitas usaha Pertamina lain yang lebih tepat untuk IPO. Apabila PHE diharuskan bisa melantai di BEI pada 2023 mendatang, Nusron khawatir pemenuhan hajat hidup rakyat Indonesia terganggu oleh kepentingan pemegang saham.

“Ada lini bisnis lain Pertamina yang lebih pas untuk IPO, misalnya seperti PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) atau PT Pertamina International Shipping (PIS),” ulasnya.

Sebelumnya Pahala N Mansury, Wakil Menteri BUMN I menyatakan bahwa PHE berencana menawarkan saham perdana ke publik (Initial Public Offering/ IPO) sebesar 10%-15% di bursa saham Indonesia. Dikatakan bahwa PHE sudah melakukan registrasi dari OJK dan mulai melakukan market sounding untuk memuluskan rencana IPO.

Pahala mengatakan, rencana IPO PHE ini dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dalam rangka mengembangkan blok-blok migas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

“Pelaksanaan IPO bisa juga akan meningkatkan diversifikasi pendanaan dari hanya bisa mendapatkan dari Holdingnya Pertamina dan kedepannya kami lihat total capex untuk bisa mengembangkan PHE USD4 miliar – 6 miliar atau Rp60 triliun – Rp90 triliun. Ini pendanaan yang besar,” kata Pahala. (DIN/SL)