Jakarta, Situsenergi.com
Universitas Indonesia (UI) melakukan pengkajian terhadap prospek dan tantangan Energy Transition Mecanism (ETM) yang mendorong percepatan transisi energi berkelanjutan.
Energy Transition Mechanism (ETM) atau Mekanisme Transisi Energi sendiri adalah program peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju net zero emission dengan prinsip adil dan terjangkau pada tahun 2060.
ETM terdiri atas dua skema, yaitu skema fasilitas pengurangan emisi (carbon reduction facility) yang digunakan untuk memensiunkan secara dini pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU di Indonesia, serta skema fasilitas energi bersih (clean energy facility) yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan kembali fasilitas energi hijau.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, Prof. Chandra Wijaya, menyebutkan bahwa realisasi ETM tidak terlepas dari peran kebijakan lingkungan hidup dan kebijakan makro ekonomi yang mendorong percepatan transisi energi berkelanjutan.
Oleh karena itu, FIA UI berperan penting dalam menyukseskan kebijakan yang critical ini melalui tiga disiplin ilmu, yaitu Ilmu Administrasi Negara/Publik, Ilmu Administrasi Niaga, dan Ilmu Administrasi Fiskal.
Menurut di Ilmu Administrasi berperan dalam mengintegrasikan prinsip administrasi publik, termasuk evaluasi kebijakan energi yang existing dan penyusunan kebijakan energi baru.
Terkait kebijakan fiskal, Ilmu Administrasi Fiskal membantu dalam analisis pajak dan insentif fiskal, misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi produsen atau konsumen energi terbarukan.
“Adapun Ilmu Administrasi Niaga berperan dalam pengembangan dan implementasi strategi transisi energi yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, serta menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” kata Prof. Chandra.
Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, Ph.D., menyebut bahwa Indonesia terus berupaya untuk mengakselerasi transisi menuju energi bersih.
Transisi energi Indonesia harus adil dan terjangkau. Ini merupakan langkah utama mitigasi risiko jangka menengah karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari pensiun dini PLTU batu bara.
“Selain itu, pentingnya berfokus pada transaksi pertama sebagai bentuk realisasi dari konsep yang akan menjadi batu pijakan untuk pencapaian ambisi yang lebih tinggi,” ujar Febrio.(Ert/SL)
Leave a comment