Jakarta, Situsenergi.com
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria meminta Pemerintah segera melakukan terobosan dengan merombak kebijakan insentif pembelian motor listrik (molis) baru agar tidak seret dalam menyalurkan bantuan senilai Rp 7 juta per unit motor itu.
“Pemerintah harus berani melakukan terobosan yang cerdas agar masyarakat mau menggunakan atau beralih ke kendaraan listrik, misalnya dengan tidak membatasi kriteria penerima insentif molis baru,” kata Sofyano di Jakarta, Kamis (03/8/2023).
Seperti diketahui, kebijakan insentif pembelian molis yang ditawarkan Pemerintah sejak Maret 2023 hingga saat ini masih belum terlalu diminati masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), saat ini baru 36 pendaftar yang menikmati insentif molis baru. Jumlah ini tentu saja jauh dari target pemerintah yang memberikan kuota subsidi 200 ribu unit motor.
Menurutnya, Pemerintah juga perlu membantu kepemilikan sepeda motor listrik dengan pembayaran uang muka atau down payment (DP) 0% dan bebas bunga kredit bagi tiap golongan masyarakat.
“Kebijakan lain yang juga bisa ditempuh Pemerintah, kata dia, adalah membuat kebijakan surat izin mengemudi (SIM) khusus bagi sepeda motor listrik. Pemerintah dapat membuat kebijakan surat izin mengemudi khusus bagi sepeda motor listrik dan atau mobil listrik yang masa berlakunya seumur hidup,” papar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini.
Lebih jauh dia mengatakan, minimnya minat masyarakat menikmati insentif pembelian molis baru juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Di sisi lain, persyaratan kriteria siapa yang bisa memperoleh bantuan tersebut yang tidak mencakup segenap lapisan masyarakat juga menjadi penyebab timbulnya keraguan masyarakat tentang bagaimana nasib kendaraan listrik mereka jika mengalami masalah.
“Selain itu minimnya infrastruktur penunjang ekosistem kendaraan listrik juga menjadi salah satu sebab kurangnya minat masyarakat memiliki molis,” ucapnya.
Ia menilai, belum masifnya keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) di daerah-daerah juga menjadi salah satu penyebab lambannya masyarakat tertarik untuk memiliki molid.
“Hal lain yang juga belum terlihat secara jelas adalah soal layanan purna jual dan bengkel service kendaraan listrik yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air,” tukasnya.
Sofyano juga meminta Pemerintah perlu mendorong adanya kerjasama antar BUMN dalam mempercepat program motor listrik antara lain terkait pembangunan SPKLU di pelosok tanah air dan tidak hanya menugaskan pembangunan sarana tersebut ke PLN Saja.
“Untuk mewujudkan program langit biru, Pemerintah juga perlu mengkaji ulang peraturan terkait sepeda listrik agar tidak mensyaratkan penggunaan sepeda listrik sama dengan penggunaan sepeda motor,” tutup Sofyano.(SL)
Leave a comment