PT PLN (Persero) akan terus berinovasi dalam mengembangkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai upaya mendorong ekosistem Electric Vehicle (EV) dan mengatasi barrier utama yaitu kesulitan dalam mencari SPKLU, durasi pengisian daya dan limited range.
Hal ini disampaikan Commercialization PT. PLN (Persero), Rudiana Nurhadian dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (25/4).
“Selain itu, perilaku dari pemilik EV juga akan menjadi perhatian PLN karena mereka perlu memahami kebiasaan pemilik dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan utilisasi SPKLU,” kata Rudi.
“Di tahun ini kita juga akan menambah sebanyak 2.000 unit SPKLU Tiang. Selain itu juga menyediakan PLN Mobile untuk mendeteksi dan mengakses lokasi SPKLU terdekat,” lanjut dia.
PLN kata Rudi, juga melakukan evaluasi dalam eksplorasi pemanfaatan SPKLU, hambatan yang mereka hadapi, kebiasaan dalam pengisian daya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk meningkatkan utilisasi SPKLU.
“Semakin banyak yang melakukan transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, maka permintaan akan ketersediaan SPKLU juga akan meningkat secara signifikan,” ucapnya.
Menurut Rudi, PLN juga terus berupaya mengakselerasi infrastruktur charging station atau SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Masifnya lokasi SPKLU saat ini sangat mendorong penjualan motor dan mobil listrik di Indonesia.
Disebutkan bahwa berdasarkan regulasi KBLBB yang dilampirkan dari PT PLN, melalui peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pemerintah memberikan penugasan kepada PLN untuk menyediakan infrastruktur pengisian listrik KBLBB roda 4 berupa penyediaan SPKLU dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Begitu juga di Pasal 24 pada Peraturan Menteri ESDM No. 1/2023 di mana PT. PLN (Persero) ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur pengisian ulang.
“Kebijakan ini berjalan dengan sangat efektif dalam meningkatkan penjualan motor dan mobil listrik. Berdasarkan data yang dilampirkan oleh PT PLN, pemberlakuan Permenperin 6/2023 pada saat waktu itu insentif berbasis subsidi,” tukasnya.
Lebih jauh ia mengakui, bahwa penjualannya pada saat waktu itu tidak terlalu signifikan, atau hanya 221 unit perbulan dan tergolong rendah apabila diratakan penjualannya dari bulan April hingga Agustus 2023.
“Setelah itu, pada Permenperin 21/2023 penjualan motor listrik mengalami lonjakan 13 kali lipat dan mencapai 2.700 unit per bulan dihitung dari bulan September tahun 2023 hingga bulan Maret tahun 2024 kemarin,” tutur Rudi.
“Begitupun dengan kendaraan roda empat, sebelumnya pada Perpres 55/2019 bisa mengakselerasi penjualan mobil listrik sebanyak 476 unit per bulan. Namun dengan adanya perubahan pada Perpres 79/2023 naik menjadi 5x lipat penjualan mobil listrik menjadi 2.355 unit per bulan,” lanjutnya.
Menurutnya, kebijakan baru ini juga berdampak pada peningkatan transaksi di SPKLU pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya, akibat dari meningkatnya penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Begitupun juga terjadi pada konsumsi listrik, transaksinya meningkat hingga 3,5 kali lipat dibandingkan periode satu pada bulan Januari hingga Februari 2023 dengan periode dua pada bulan Januari hingga Februari 2024. Sebelumnya transaksinya sebanyak 8.593 dan melonjak hingga 29.674 transaksi,” tutup Rudi.(Ert/SL)
Leave a comment