Dongkrak Elaktabilitas, Jokowi Disarankan Jaga Stabilitas Harga BBM

Jakarta, Situsenergy.com

Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan bahwa, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) harus tetap menjaga agar harga bahan bakar minyak (BBM) jenis apapun stabil dan tidak lagi mengalami kenaikan.

Pasalnya, kenaikan sekecil apapun sudah pasti akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi. Ironisnya, kalau BBM tidak mengalami perubahan maka sudah pasti Pertamina juga akan bangkrut karena BBM sudah tidak lagi disubsidi pemerintah melalui APBN.

“Dalam sistem pengelolaan BBM dan sistem ekonomi yang ultra konservatif (mengutip istilah yang sering dikemukakan Dr. Rizal Ramli-red) maka ada beberapa hal yang harus dilakukan  oleh pemerintah agar harga BBM stabil dan Perusahaan BUMN Pertamina tidak bangkrut,” kata Salamuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Kamis (12/4).

Menurut dia, Pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi inflasi karena inflasi mempengaruhi biaya produksi BBM. “Dalam hal ini, Pemerintah bersama Bank Indonesia bisa bekerjasama untuk memastikan inflasi nol. Sekarang ini inflasi berada pada kisaran 4 (+/-1) persen,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah agar harga minyak mentah tidak berubah, dikarenakan harga minyak mentah merupakan komponen utama untuk memproduksi BBM. “Harga minyak mentah harus dijaga pemerintah agar tidak melebihi US$ 50/ barel. Dengan demikian harga produk BBM akan tetap stabil dan bisa lebih murah,” katanya.

Hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah bersama BI adalah menjamin stabilitas nilai tukar, karena minyak mentah dibeli dengan mata uang dolar Amerika. “Sebab kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah akan langsung mempengaruhi biaya pembelian minyak mentah dan biaya impor BBM,” tukasnya.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kata Salamuddin, juga harus menjamin tidak ada kenaikan pajak karena pajak merupakan pungutan langsung dalan rantai suplai pengadaan BBM. “Berbagai jenis pajak dalam rantai suplai pengadaan BBM merupakan penghambat bagi harga BBM murah bagi masyarakat,” kata dia.

Lebih jauh ia mengatakan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga perlu menjamin bahwa tidak ada kenaikan pungutan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses distribusi BBM kepada rakyat. “Bila perlu pungutan Pemerintah Daerah ditiadakan, karena selama ini pungutan pemerintah daerah masih cukup tinggi dapat mencapai 10 %,” ketusnya.

Masih menurut Salamuddin, Pemerintah dan BI juga harus bekerja keras agar bunga bank rendah karena bunga bank Indonesia yang tinggi menjadi penyebab mahalnya ongkos produksi BBM dalam negeri. “Pasalnya, perusahaan yang bergerak dalam rantai suplai BBM harus menutup beban bunga yang besar, akibat instruksi Bank Indonesia kepada Bank untuk menurunkan suku bunga tidak ditaati perbankan,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta Pemerintah untuk  memperjuangkan sumber utang murah bagi BUMN Pertamina. Karena beban bunga utang Pertamina terutama dari Global Bond cukup mahal berkisar antara 6-7 %, di mana saat ini Pertamina menanggung utang sekitar Rp 137 triliun dari pasar keuangan.

“Untuk itu Pemerintah harus membantu Pertamina agar bisa mendapatkan utang dengan bunga sangat rendah. Sehingga bisa membayar beban utang yang ditanggung perusahaan sekaligus membantu Pemerintah dalam mendistribusikan BBM satu harga,” paparnya.

“Kita berharap dengan menempuh langkah-langkah ini Pemerintah Jokowi bisa tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan elektabilitasnya yang semakin tergerus,  akibat berbagai kebijakan yang kurang patuh pada amanat Trisakti yang menjadi visi pemerintahan ini. Karena Pemilu 2019 sudah semakin dekat,” pungkas Salamuddin.(adi)