Jakarta, situsenergi.com
Beberapa hari lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam jumpa persnya telah merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.
Ini merupakan pengganti dari RUPTL PLN 2018-2027 yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
ESDM juga menyebut, kehadiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru tak lagi jadi opsi, kecuali yang saat ini sudah committed dan masuk tahap konstruksi. Dengan demikian, pemerintah disebutnya membuka ruang lebih besar untuk pengembangan energi baru terbarukan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) mengatakan jika melihat demand yang ada, dinilai tidak akan berdampak terhadap pembangunan PLTU mengingat hingga 2030 kebutuhan masih cukup tinggi yakni 157 juta ton per tahun.
“Kalau kita melihat bagaimana demand yang ada, itu masih tetap terjaga sehingga kalau kita melihat perjalanan PLTU sampai dengan 2030 itu masih 157 juta ton/tahun. Sehingga relatif tidak masalah dari sisi kebutuhan batubara walaupun pemerintah tentunya sampai 2060 untuk melakukan zero karbon,” kata Ketua IMF, Singgih Widagdo dalam sebuah wawancara televisi dikutip, Jumat (08/10/2021).
Dia menambahkan, potensi batubara dinilai masih cukup bagus jika dilihat dari permintaan ekspor yang masih tinggi seperti China dan India apalagi kedua negara itu menyumbang 54 persen ekspor batubara Indonesia.
Dengan kata lain, jika permintaan ekspor masih tinggi, maka kebutuhan batubara akan terus meningkat meski sejumlah kebijakan energi bersih terus didengungkan oleh pemerintah.
“Karena 54 persen menyangkut ekspor ke India dan China sehingga ini yang lebih berpengaruh kepada industri batubara kedepannya seperti apa,” kata dia.(SA/RIF)
Leave a comment