CORE: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tak Ganggu Daya Beli Masyarakat

Jakarta, Situsenergi.com

Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak mengganggu daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM berkualitas yang ramah terhadap lingkungan itu juga tidak banyak berdampak pada indikator ekonomi makro.

“Harga BBM nonsubsidi mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Pertamina Dex wajar dinaikkan seiring lonjakan harga minyak mentah di pasar global karena penggunanya adalah kelompok menengah ke atas. Harga Pertamax idealnya naik sesuai harga keekonomiannya,” kata Pieter dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (16/3/2022)

Seperti diketahui, tahun ini Pertamina telah dua kali menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite, untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai lebih dari USD 100 per barel. Namun, Pertamina belum menaikkan harga Pertamax, bahkan sejak lebih dari dua tahun terakhir harga Pertamax tidak naik.

Padahal kata Piter, harga BBM jenis Pertamax, seperti juga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, tidak disubsidi pemerintah sehingga sangat wajar disesuaikan harganya pun. Apalagi harga Pertamax yang saat ini dijual Rp 9.000 per liter, jauh lebih murah dibandingkan produk RON 92 lainnya dari pesaing yang dijual di kisaran Rp 12 ribuan per liter.

“Harga BBM nonsubsidi wajar saja naik mengikuti harga pasar. Namun patut kita akui bahwa Pertamina adalah BUMN yang tidak semata berorientasi bisnis sehingga masih tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Menurut Piter, Pertamina membuktikan hal itu dengan memastikan harga Pertalite (RON 90) tidak naik meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina.

“Keputusan tidak menaikkan harga Pertalite itu diambil demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli karena masyarakat banyak menggunakan Pertalite,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021 realisasi konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter dan merupakan BBM jenis Bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

“Konsumsi Pertalite mencapai 78 persen, di antara BBM jenis bensin lainnya, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium,” ucapnya.

Piter menambahkan, Pertamina tentu harus menjaga ketersediaan pasokan dan juga mematuhi kebijakan pemerintah dalam hal harga agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

“Selama yang naik bukan BBM bersubsidi, Premium, dan bukan juga Pertalite, kenaikan harga BBM tidak banyak berdampak ke inflasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya M Sinulingga sebelumnya meminta para pemilik mobil mewah untuk tidak memakai BBM jenis Pertalite, mengingat produk itu ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dia juga meminta agar bahan bakar untuk masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan mewah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

Menurut Arya, BBM dengan spesifikasi oktan tinggi harus mengikuti harga pasar. Apabila BBM untuk kendaraan mewah itu dibebankan kepada masyarakat menengah ke bawah, situasi tersebut menjadi tidak adil.

“BBM yang tidak disubsidi itu diberikan mengikuti mekanisme pasar, ini yang kami harapkan, dan ada kesadaran bagi mereka pemilik mobil mewah ini bersiap mengikuti harga pasar,” katanya.

Sementara Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai, Pemerintah tidak serius dalam mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON (Research Octane Number) 91. Padahal dunia sudah mengarah pada penggunaan BBM yang ramah lingkungan di atas RON 91.

“Menurut saya pemerintah belum serius terkait BBM ramah lingkungan. Buktinya dalam Permen KLH yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON 91,” kata Sofyano dalam acara Lintas Banjarmasin Pagi bertema BBM Ramah Lingkungan dan Tren Minyak Dunia yang disiarkan secara langsung oleh RRI Banjarmasin, Selasa (15/3/2022).

Ia juga menjelaskan bahwa akibat rancunya kebijakan pemerintah itu, saat ini pengguna BBM di Indonesia rata-rata masih di bawah RON 91.

“Yang terbanyak adalah penggunaan BBM jenis Pertalite dengan kandungan RON 90. Parahnya lagi BBM jenis premium dengan RON 88 juga masih disediakan oleh Pertamina. Padahal dunia sudah meninggalkan BBM BBM jenis premium ini,” ungkapnya.

“Aturan pemerintah ini masih ada keragu- ragunan, masih basa-basi dalam penggunaan RON tinggi di republik ini. Kalau pemerintah betul-betul konsentrasi ingin meningkatkan aspek lingkungan harus berani ambil sikap,” lanjut Sofyano.

Menurut dia, saat ini PT Pertamina (Persero) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya berjuang sendiri mewujudkan kampanye penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena dukungan pemerintah sangat minim bahkan terkesan maju mundur demi pencitraan di tahun politik tahun 2024.

“Mestinya kalau serius mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan, pemerintah harus tegas memberikan kebijakan untuk melarang penggunaan BBM dengan RON di bawah 91,” katanya.(ERT/RIF)