Cetak Sawah 1 Juta Hektar Untuk Kedaulatan Pangan & Kesejahteraan Masyarakat

Merauke, situsenergi.com

Kebijakan prioritas pemerintah mencetak sawah seluas satu juta hektar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, selain memperkuat kedaulatan pangan, juga untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Karenanya untuk mencetak satu juta hektar sawah baru di wilayah Distrik Ilwayab, Kaptel, Ngguti, Tubang dan sekitarnya di Kabupaten Merauke, pemerintah sepenuhnya membiayai program tersebut. Pemerintah juga menugaskan perusahaan dalam negeri PT Jhonlin Group, sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan usaha tani, pelabuhan pertanian, saluran irigasi dan sebagainya.

“Program Strategis Nasional Cetak Sawah Satu Juta Hektar di Merauke ini murni dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dalam representasi saat rapat bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) di Merauke, akhir pekan lalu.

Hal tersebut dikatakan Dansatgas BKO Pangan Kementan ini saat memberi gambaran dan penjelasan program PSN tersebut yang belum dikoordinasikan Pemda kepada MRPS selaku lembaga kultur di Papua Selatan.

Menurut jenderal bintang dua ini, pembukaan lahan sawah, bibit dan pupuk disiapkan pemerintah. Masyarakat setempat yang akan mengerjakan yang hasilnya nanti untuk mereka melalui bagi hasil masing-masing 20 persen buat masyarakat dan 80 persen untuk pemerintah.
[06.28, 26/8/2024] Bang Budi 2: Untuk mendukung program negara ini, ia menjelaskan pemerintah menugaskan pengusaha lokal, Haji Isam dari PT Jhonlin Grup membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan penghubung, dermaga pertanian dan saluran irigasi. Jalan dan dermaga untuk akses masuk alat pertanian. “Jalan dan dermaga itu untuk masyarakat, mempermudah akses masyarakat di sana,” ungkap Mayjen TNI Ahmad Rizal.

Ia menegaskan proyek pertanian yang sedang dikerjaka ini bukan proyek swasta. Tapi memang murni untuk Kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di empat distrik yang menerima manfaat program tersebut.

Bahkan, ia menambahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan dengan adanya satu juta hektar lahan padi di Merauke, ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

Jadi dalam persentasenya, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap ada nilai ekonomi untuk masyarakat dari program tersebut, seperti menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun (jalan dan dermaga), dan masyarakat juga menikmati bagi hasil pertanian pemerintah.

“Itu hasil dari penjualan beras yang diproduksi di empat distrik tersebut. Penyerapan beras dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog. Jadi bukan oleh swasta atau tengkulak yang beli di sana, itu tidak diperbolehkan. Karena negara yang membiayai, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Untuk itu, ia berharap semua elemen masyarakat di Kabupaten Merauke, terutama pemda, MPRS dan DPRD) mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut, karena sejatinya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemimpin di daerah juga diharapkan sejalan atau linear dengan program yang digulirkan pusat.

“Pemerintah daerah harus perbanyak sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenar-benarnya program ini dilaksanakan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya lagi. (bi)