Logo SitusEnergi
INGAT: CADANGAN MINYAK ADALAH MILIK NEGARA, TIDAK BOLEH DIKUASAI SWASTA
Oleh  : Ferdinand Hutahaean Dir. Eksekutif Energy Watch Indonesia Jakarta -situsenergy.com | RUU MIGAS yang sesungguhnya masuk Prolegnas tahun ini belum terlihat serius digarap secara benar. Selama ini RUU MIGAS ini menjadi RUU inisiatif DPR dan sudah mengeluarkan draf RUU sebanyak 2 kali. Namun hingga kini masih belum terlihat akan... Read more
Tolak Penjarahan Aset Pertamina Geothermal Energy (PGE)
oleh Salamuddin Daeng* Jakarta – situsenergy.com | Baru baru ini tersiar kabar bahwa Kementrian BUMN hendak memindahkan Pertamina Gertamina Geothermal Energy (PGE) kepada perusahaan Listrik Negara (PLN). Proses ini dilakukan melalui Memorandum Of Understanding (MOU)kedua BUMN tersebut. Nantinya PGE tidak lagi di bawah manajemen Pertamina namun diambil alih PLN.... Read more
Apakah Tragedi Brexit Akan Kembali Terjadi Pada Arus Balik
Oleh Sofyano Zakaria Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Data yang ada mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah manusia dan kendaraan yang mudik lebaran tahun ini . Disisi lain, mudik lebaran yang merupakan hal rutin yang terjadi setiap tahun nyaris dihadapi Pemerintah sebagai rutinitas yang nyaris tak perlu mendapat... Read more
“Kemacetan Total di Jalan Toll , Tanggung Jawab Siapa? Presiden-kah atau Menteri Perhubungan atau Pengelola Toll”
Oleh : Sofyano Zakaria Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik PUSKEPI Jalan Toll macet , itu bukanlah suatu hal yang aneh di negeri ini. Jangankan macet total disaat ratusan ribu atau jutaan kendaraan masuk ke toll sebagaimana terjadi di masa “pulang mudik” lebaran dan hari besar lainnya. Jalan toll dalam... Read more
Preman Semakin Ancam Distribusi BBM <br>Setelah Teluk Kabung dan Bitung , kini Merebak Ke Madiun.
Jakarta – situsenergi.com | Premanisme ternyata sudah merebak hampir disemua depo dan terminal bbm Pertamina . Gerakan perbaikan di terminal BBM yang dilakukan pihak Pemasaran Pertamina ternyata terus mendapat perlawanan para preman. Kembali dilaporkan bahwa telah terjadi peristiwa pelemparan batu ke mobil Kepala operasi Terminal BBM Madiun sore tadi , Senin... Read more
“Perangkap Liberalisasi dalam Kemajuan Pendidikan Nasional”
Oleh Dina Nurul Fitria* Sistem pendidikan Nasional kita sejak UUD amandemen 2002 menggunakan paradigma pricing system, tercermin dalam mandatory 20% APBN utk pendidikan dasar menengah. Misi baik ini untuk menghadirkan peranan Pemerintah dalam Sistem Pendidikan Nasional agar tidak self regulated dalam arus liberalisasi. Tapi, bukannya fokus pada pembangunan software... Read more
Membangun Energi Perlu Persistensi
Catatan dari Wina, Austria. Oleh :Sudirman Said Beberapa jam setelah selesai “mengantarkan” Pertamina menandatangani kontrak pasokan LPG di Iran, saya dan tim Kementerian ESDM langsung terbang ke San Fransisco untuk menghadiri pertemuan pertama Mission Inovation dan forum ke 7 Clean Energy Ministerial (CEM7), tanggal 1 Mei 2016.  Pada pagi... Read more
BENARKAH PANCASILA SAKTI?
Oleh :M.Hatta Taliwang Puluhan tahun sdh kita peringati dan rayakan tanggal 1 Juni sebagai HARI LAHIR PANCASILA dan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dua kali setahun kita peringati Pancasila. Khusus tentang HARI KESAKTIAN PANCASILA. Tentu kita menghargai konteks peristiwa dan sejarah, mengapa tanggal tsb dipilih. Meskipun kata SAKTI,... Read more
Membandingkan Perlakuan Terhadap Pertamina dengan Badan Usaha Swasta lainnya.
Oleh : Sofyano Zakaria Pengamat Kebijakan Energi Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Puskepi. Jakarta/Situs Energi – Publik memahami bahwa Pertamina sebagai BUMN berarti adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan dan menyalurkan bbm serta bahan bakar elpiji bagi rakyat Indonesia. UU yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran elpiji, pada... Read more
Angkutan Bahan Bakar Ke Daerah Terpencil Terganjal Peraturan Per Undang-Undangan.
Oleh:‎ ‎Sofyano Zakaria Pengamat Kebijakan Energi Pusat Studi Kebijakan Publik PUSKEPI. ‎ Jika penyaluran bahan bakar, baik BBM atau Elpiji khususnya untuk wilayah terpencil di pulau pulau terpencil pula harus “kekeuh” mengacu kepada Peraturan Per Undang-Undang-an yang berlaku, maka dipastikan itu akan menimbulkan masalah bagi pemenuhan hajat dan kebutuhan... Read more