Jakarta, situsenergy.com Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara menegaskan bahwa skema akuisisi dalam mengonsilidasikan bisnis PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai tindak lanjut pembentukan Bolding BUMN Migas yang ditargetkan selesai pada Agustus 2018 bukan merupakan langkah terbaik. “Ada beberapa hal mengindikasikan bahwa skema akuisisi bukan langkah... Read more
Oleh: Salamuddin Daeng Sudah lebih satu bulan ,BUMN terbesar di tanah air yakni Pertamina,berjalan tanpa nakhoda, tanpa komandan, tanpa pimpinan, tanpa direktur utama (dirut). Pertamina hanya dijalankan oleh pejabat sementara yang tidak boleh mengambil keputusan strategis. Padahal perusahaan ini tengah berhadapan dengan banyak persoalan besar mendera. Perusahaan bagaikan kapal... Read more
Oleh: Salis S. Aprilian (Pensiunan Pertamina) ”Seperti anak ayam kelaparan di lumbung padi”. Mungkin itulah peribahasa yang paling pas untuk Indonesia yang masuk dalam ”darurat energi” saat ini. Bagaimana tidak, negeri yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber energi tidak (belum?) memanfaatkannya dengan serius, sehingga setiap tahun senantiasa berkutat pada... Read more
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi PT (Persero) Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang dimiliki dan dicintai rakyat Indonesia serta merupakan cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi tumpuan harapan dalam pembangunan bangsa dan negara. Saat ini, BUMN yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia belum... Read more
Oleh: M. Batubara, IRESS Dalam dua bulan terakhir, pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan penting pada sektor migas nasional, yaitu a) harga premium dan solar tidak akan naik hingga 2019, b) pasokan premium ke seluruh wilayah NKRI wajib disediakan Pertamina, dan c) direktur utama dan empat orang direktur Pertamina diganti... Read more
Oleh : Marwan Batubara, IRESS IRESS dengan ini menolak dengan tegas sikap pemerintah yang telah membuka peluang bagi Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan, Riau. Pernyataan ini didasari oleh Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa seluruh wilayah kerja (WK) migas harus dikuasai negara dan pengelolaannya harus dilakukan oleh... Read more
Oleh: Salis S. Aprilian, (Pensiunan Pertamina) Sudah hampir sebulan, sejak 20 April yang lalu, perusahaan sebesar dan sepenting Pertamina tidak memiliki Direktur Utama. Ini sungguh aneh dan meremehkan aturan GCG (Good Corporate Governance) sebuah Perusahaan Terbatas (PT) yang selama ini menomor-satukan aturan itu. Pertamina, yang Desember 2018 nanti akan... Read more
Oleh : Dr. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi... Read more
Oleh : Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri untuk menyambut usulan dari pihak PT. Chevron bagi perpanjangan pengelolaan Blok Rokan yang akan berakhir. Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 jelas melanggar konstitusi secara absolut, sebaiknya pengelolaan Blok Rokan menggunakan konsepsi penguasaan negara yang dulu pernah... Read more
Jakarta, Situsenergy.com Rekaman percakapan antara Menteri BUMN dan Dirut PLN yang meyebar di media sosial bukan membicarakan bagi-bagi fee tetapi merupakan pembicaraan dalam upaya kerja sama PLN dan Pertamina dengan pihak swasta, dimana Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir berupaya untuk mendapatkan share kepemilikan lebih besar... Read more