Jakarta, Situsenergi .com
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai, aplikasi MyPertamina merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat agar bisa berpartisipasi memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman Saleh dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (11/1/2022).
“MyPertamina adalah tools dalam memastikan BBM subsidi tepat sasaran, di mana dalam penugasan BBM subsidi oleh pemerintah, Pertamina harus memastikan subsidi tersebut tepat sasaran,” kata Saleh.
Menurut dia, pemerintah pasti memiliki pertimbangan untuk memutuskan kapan akan menerbitkan regulasi tersebut.
“Misalnya berkaitan dengan daya beli masyarakat, ekonomi yang sedang merangkak naik dan aspek-aspek lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Saleh mengatakan upaya mendistribusikan BBM subsidi tepat sasaran sudah dimulai yakni dengan aplikasi MyPertamina.
“Aplikasi yang semula digunakan sebagai strategi pemasaran Pertamina untuk mengelola konsumen loyal, kini dimanfaatkan untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi,” tukasnya.
Untuk itu, lanjut dia, dukungan masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut sangat diperlukan.
“Pertamina sudah menyiapkan aplikasi Subsidi Tepat khusus untuk konsumen BBM bersubsidi yang bisa diakses lewat MyPertamina atau subsiditepat.mypertamina.id,” tutup Saleh.
Diketahui, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah konsumen rasional dengan price elasticity tinggi. Hal itu terbukti bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan, 95 persen solar bersubsidi dinikmati orang mampu.
Terpisah, Pakar Ekonomi Energi Fahmy Radhi mengatakan, untuk menghadapi konsumen dengan price elasticity tidak bisa hanya menggunakan imbauan, namun harus ada aturan tegas agar masyarakat mau dan mengerti mengapa pengguna BBM bersubsidi harus tepat sasaran.
“Perlu ada aturan pembatasan pembelian BBM subsidi. Aturan itu menjadi dasar untuk menindak jika ada penyimpangan,” katanya.
Sementara itu, belum ada aturan untuk memperjelas siapa saja yang berhak menikmati BBM bersubsidi. Revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 yang direncanakan akan mengatur lebih detail mengenai hal tersebut sampai kini belum dirilis, sehingga belum ada aturan yang bisa mencegah orang kaya dan mampu membeli BBM bersubsidi.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas belum terbangun sebab mayoritas masih melihat harga sebagai acuan. Hal ini juga menjadi penyebab BBM bersubsidi banyak dimanfaatkan orang mampu.
Padahal, kebijakan BBM bersubsidi dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi, pemenuhan keperluan dasar rakyat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.(Ert/SL)
Leave a comment