BPDPKS Siap Dukung Kemajuan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah melalui Komite Pengarah (Komrah) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.  

Salah satu dukungan yang dilakukan yaitu menyetujui Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$0 untuk semua produk sampai dengan 31 Oktober 2022. Kemudian dalam rapat Komrah BPDPKS juga diputuskan untuk Penambahan Alokasi Biodiesel Tahun 2022.

Selain itu disetujuinya pembangunan pabrik minyak makan merah (3M) serta dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Komrah BPDPKS juga mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).  

“Perpanjangan Tarif PE sebesar US$0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (30/8/2022). 

Di samping itu, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di triwulan IV 2022. Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL. 

“Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO,” jelas Airlangga. 

Sementara itu Eddy Abdurachman, Direktur Utama BPDPKS menambahkan pihaknya mendukung perpanjangan pengenaan tarif US$0 sampai dengan Oktober untuk menjaga momentum peningkatan ekspor CPO dan kenaikan harga TBS (tandan buah segar). Diakui adanya kebijakan itu saat ini harga TBS mulai merangkak naik di beberapa wilayah.

“Dengan perpanjangan tarif ekspor $0 beban pelaku usaha berkurang sehingga meningkatkan ekspor CPO yang nantinya meningkatkan harga TBS seiring peningkatan ekspor CPO dan turunannya”, terang Eddy. 

Perubahan kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor ini juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk meningkatkan layanannya. Menurutnya perpanjangan tarif ekspor US$0 ini kedepannya diharapkan tidak mengganggu programprogram BPDPKS tersebut. 

“Yang terpenting bagi BPDPKS adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan peningkatan harga TBS tadi,” tutup Eddy.(DIN/SL)