Blackout Listrik, Rugikan Dunia Usaha dan Investasi

Jakarta, situsenergy.com

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), menyesalkan peristiwa black out kemarin dimana listrik di berbagai wilayah padam. Hal itu dianggap merugikan kalangan dunia usaha dan juta sentra-sentra pelayanan publik.

Ketua Umum HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan padamnya listrik hampir 8 jam mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik. Peristiwa tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang harus disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah. Pasalnya ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar. Oleh sebab itu pelayanan PT PLN harus dievaluasi secara serius.

“Kerugian pengusaha sangatlah besar dan berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani. Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan pemadaman listrik yang cukup lama ini seperti  industri kuliner, konveksi, restoran, cafe, catering, transportasi online, SPBU, bengkel, meubel, dan usaha lainnya,” kata Sarman di Jakarta, Senin (5/8).

Tidak hanya itu, peristiwa black out ini juga menyebabkan pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh seperti MRT, Commuter Line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan lalu lintas serta lain lain. Meski secara total nilai kerugian belum dapat dikalkulasi, Sarman memastikan banyak pihak dirugikan atas peristiwa tersebut. Dihanya memperkirakan nilai kerugian bisa mencapai triliunan rupiah.

“Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini,” ulas dia.

Sarman menegaskan, karena peristiwa ini, kinerja PLN patut dipertanyakan karena tidak mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis seperti ini. Menurutnya posisi sebagai konsumen berada pada posisi yang kalah. Sebab karena kejadian ini apabila terlambat membayar rekening akan mendapat denda, namun sebaliknya jika PLN padam mendadak cukup lama tidak ada sanksi.

“Apa tanggung jawab PLN kepada konsumen atau pelanggan dengan kejadian ini, apakah cukup dengan sekedar minta maaf atau direksinya mundur sebagai bentuk tanggung jawab,” pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). YLKI juga turut menyesalkan terjadinya pemadaman listrik secara total di wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa infrastruktur pembangkit PT PLN belum handal. Oleh karena itu, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lainnya.

YLKI meminta managemen PT PLN untuk menjelaskan pada publik apa penyebab gangguan listrik tersebut. Pihaknya juta meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini.

“Padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha. Dan hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia,” ujar Tulus. (DIN)