Biar Tepat Sasaran, Legislator: Subsidi BBM Harus Dialihkan

Jakarta, Situsenergi.com

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi BBM banyak dinikmati kalangan mampu sehingga perlu dialihkan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran.

“Selain harganya perlu disesuaikan, BBM juga harus dialihkan karena selama ini lebih banyak dinikmati oleh orang mampu. Kan ini tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi harus dikurangi dan direlokasi untuk mereka yang tidak punya kendaraan,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (26/8/2022).

Sugeng mengungkapkan, saat ini Pertalite lebih banyak dinikmati kalangan mampu, bahkan total BBM subsidi yang dikonsumsi mereka mencapai sekitar 70-80 persen. Itu artinya porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), 86 persen atau Rp 80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp 13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

“Namun dari Rp 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen di antaranya dinikmati rumah tangga mampu sedangkan rumah tangga tidak mampu hanya menikmati 20 persen saja,” jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi pada Solar, di mana dari total subsidi dan kompensasi Rp 143,4 triliun, sejumlah 11 persen atau Rp 15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp 127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

“Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu, sehingga hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi,” bebernya.

Selain tidak tepat sasaran, lanjut Sugeng, saat ini subsidi BBM sudah sangat memberatkan. Untuk itu, jika tidak dinaikkan maka hal itu bisa mempengaruhi keuangan negara. Pasalnya, harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Sementara harga BBM sendiri saat ini jauh dari harga keekonomian.

“Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter maka semua asumsi meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel,” papar Sugeng.

Menurut dia, kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan program bantuan sosial. Bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya.

“Sebab naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, dan program bantuan sosial ini untuk mencegah terjadinya inflasi,” jelas Sugeng.

Selain itu, kata dia, setelah kenaikan beberapa golongan harus diberikan akses untuk membeli Pertalite seharga Rp 7.650/liter. Mulai dari kendaraan roda dua, transportasi umum, hingga kendaraan yang mendukung ekonomi atau kendaraan pengangkut logistik seperti truk roda 4.

“Selain itu memang sudah waktunya pemerintah melakukan revisi peraturan pemerintah. Di mana SPBU yang melayani kendaraan pribadi atau mobil mewah untuk mengisi BBM bersubsidi harus dicabut izinnya. Hal ini perlu dilakukan agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkasnya.(Ert/SL)