Beleid Soal PMN PLN Rp5 Triliun Terbit, EWI: Dilema Antara Setuju Atau Tidak

Jakarta, Situsenergi.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan modal Rp5 triliun kepada PT PLN (Persero). Tambahan modal yang berbentuk penyertaan modal negara itu tertuang dalam PP Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Pesero) PT PLN.  

Dalam beleid yang ditandatangani Jokowi pada 10 Agustus lalu tersebut, tertulis penambahan modal diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara. PMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Dalam pertimbangan yang termaktub dalam peraturan pemerintah tersebut, Presiden Jokowi menyatakan tambahan modal diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan PLN.

“Dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan guna melanjutkan pembangunan ketenagalistrikan,” tulis Beleid tersebut. 

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menanggapi kucuran modal dari pemerintah kepada PLN tersebut dalam bahasa “Bimbang”. Di satu sisi menurutnya PLN seharusnya bisa menciptakan efisiensi yang maksimal untuk memperbaiki neraca keuangannya. Namun di sisi lain, diakuinya bahwa hal itu sudah dilakukan PLN, namun kondisinya adalah perusahaan setrum itu tetap memerlukan tambahan cashflow. 

“Saya melihatnya dilema antara setuju atau tidak setuju. Tapi memang PMN kepada PLN ini harus diberikan karena memang kondisinya kalau kita memilih kata-kata yaitu bantuan penyelamatan lah kepada keuangan PLN yang memang selama ini terganggu. Utangnya banyak, beban-beban banyak, makanya Menteri BUMN Erick Thohir meminta PLN untuk memangkas program-program dan proyek-proyek yang dianggap tidak penting supaya capex nya menurun. Hasil dari evaluasi yang dilakukan manajemen PLN kan Capex nya menurun 24 persen, cukup besar sekali,” papar Ferdinand kepada Situsenergi.com, saat dihubungi secara langsung, Rabu (18/8/2021). 

Yang penting, kata Ferdinand, saat ini adalah bagaimana upaya PLN harus meningkatkan efisiensi di segala lini supaya tidak terlalu besar biaya, dan kedua adalah melakukan renegosiasi terhadap utang-utang yang ada, restrukturisasi memperpanjang tenor utang dan menegosiasi ulang bunga supaya beban bulanan PLN ini tidak terlalu berat. 

“Ini yang paling penting, maka PMN Rp 5 triliun ini ya seharusnya memang BUMN kita tidak perlu lah PMN-PMN kalau kinerjanya bagus. Tapi karena PLN ini adalah sesuatu yang tidak boleh terganggu, maka PMN ini menjadi kayak diberikan,” tegasnya. 

“Ke depan kita berharap PLN betul-betul melakukan efisiensi di segala lini supaya beban-beban tiap bulan itu berkurang. Semakin kecil beban keuangan maka beban finansialnya berkurang tidak terlalu berat dan ini akan membuat PLN semakin baik,” imbuhnya lagi. (SNU/RIF)