BBM Subsidi: Kisah yang Tidak Terungkapkan

Oleh : Andi N Sommeng

Di negeri ini, ada satu jenis cinta yang luar biasa setia: cinta elit politik, elit birokrat, elit pengusaha, dan elit pemburu rente kepada subsidi BBM. Ia tak kenal waktu, tak kenal musim, dan kadang tak kenal logika. Ia berjalan tenang, seperti hujan yang pelan tapi menghanyutkan, dari rezim ke rezim, dari kabinet ke kabinet. Dan rakyat? Ah, mereka menjadi penonton setia dari panggung sandiwara panjang ini.

Setiap tahun, ratusan triliun rupiah dialirkan dengan alasan mulia: menjaga daya beli masyarakat kecil. Tapi masyarakat kecil yang mana? Apakah nelayan yang harus mengantre solar hingga matahari tergelincir di horizon? Ataukah petani di desa yang tidak tahu ke mana harus mencari Pertalite karena SPBU satu-satunya berubah jadi showroom mobil bekas?

Yang banyak tertawa—dan tentu tak diceritakan di baliho-baliho kebijakan—adalah para pemilik SUV yang saban hari ngacir ke kantor dengan AC dingin, sambil menikmati bahan bakar subsidi.

Di sini, subsidi berubah wujud menjadi santapan mewah yang tersaji di piring mereka yang sebenarnya sudah kenyang.

Distribusi yang romantis, tapi tidak realistis

BBM subsidi konon tersedia untuk semua, asal mau antre dan membawa QR Code. Tapi coba tanyakan pada masyarakat di Wamena, Kepulauan Aru, atau pelosok Nusa Tenggara Timur. QR Code mereka bisa jadi hanya hiasan, karena yang lebih nyata adalah kapal BBM yang tidak datang, truk tangki yang tak pernah lewat, dan harga bensin eceran yang bisa bikin kaget jantung bahkan seorang akuntan.

Di sinilah letak kemunafikan kebijakan. Di pusat kota, negara murah hati. Di pinggiran, negara tak terlihat. BBM subsidi jadi semacam dongeng: indah di brosur, sulit dijumpai di kenyataan.

Negara yang murah untuk polusi

Kita juga harus akui: BBM subsidi adalah diskon besar-besaran untuk polusi. Ia membuat orang malas beralih ke transportasi umum. Ia mengundang kendaraan pribadi semakin banyak. Ia memanjakan industri yang enggan bertransformasi ke energi bersih. Negara, tanpa sadar atau setengah sadar, memberi subsidi pada penyakit paru-paru kita sendiri.

Padahal, jika subsidi ini dipakai untuk memperbaiki transportasi publik kereta listrik, bus kota listrik, dan/atau memperluas jaringan rel kereta listrik, atau mempercepat energi terbarukan, barangkali kita tak perlu hidup dalam kabut karbon yang semakin hari makin menyesakkan.

Uang yang berlayar tanpa arah

Subsidi BBM juga semacam kapal besar tanpa kompas. Ia bergerak, tapi ke mana? Ke rakyat kecil? Tidak seluruhnya. Ke efisiensi ekonomi? Tidak terbukti. Ke pembangunan? Juga tidak. Ibarat orang tua yang terus memberi uang jajan kepada anaknya tanpa tahu apakah dibelikan buku atau rokok.

Namun, mencabut subsidi juga perkara sulit. Begitu ada wacana, media sosial langsung bergemuruh, serikat buruh berteriak, dan elite politik pun pura-pura menjadi Robin Hood, membela “rakyat” yang selama ini bahkan tak mereka jumpai.

Drama klasik yang tak pernah benar-benar diakhiri

Dan begitulah, subsidi BBM tetap berjalan, menjadi kisah klasik yang tak lekang oleh zaman. Ia adalah pengorbanan negara yang manis di permukaan, tetapi pahit bagi masa depan. Ia mengajarkan kita satu hal penting: bahwa tidak semua yang murah itu adil, dan tidak semua yang populer itu benar.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti bermain drama. Rakyat kecil tak butuh BBM murah, mereka butuh keadilan. Dan keadilan, seperti juga kejujuran, sering kali lebih mahal dari seribu liter bensin. [•]^