BBM Satu Harga Untuk Keadilan dan Kesetaraan

Oleh: Sofyano Zakaria

Jika saya berhak meng-atasnama-kan  rakyat yang ada di diwilayah  Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T di negeri ini , maka saya perlu dan harus memberi acungan 2 jempol dan penghargaan kepada mereka yang telah berfikir dan berbuat mewujudkan BBM satu Harga di seluruh negeri ini.

72 tahun negeri ini merdeka, dan selama itu mereka belum bisa setara dalam memperoleh  keadilan atas harga bbm yang sama dengan saudara saudara mereka yang ada di pulau Jawa dan lain lain di NKRI ini.

72 tahun merdeka,mereka yang ada di wilayah 3T itu, yang pada dasarnya adalah masyarakat yg hidup pas-pas -an , terpaksa harus terbebani dengan harga BBM yang sangat mahal dibanding harga sebenarnya yang selama ini ditetapkan Pemerintahnya.

Saya tidak akan berkecil hati jika dengan menyatakan pengakuan penghargaan atas BBM satu harga ini saya akan di-sinis-i atau bahkan di “bully” oleh siapapun, karena saya dianggap tidak tepat memberikan pujian itu kepada  Pemerintah saat ini.

Saya yang sempat hidup dibawah pimpinan 7 presiden , hidup dalam 3 orde, orde lama, orde baru dan “orde” reformasi, sangat sadar bahwa pada 72 tahun negeri dan bangsa ini merdeka, barulah bangsa ini bisa memberikan rasa keadilan yang setara kepada saudara saudara kita yang ada di wilayah 3T, sehingga mereka bisa mendapat harga bbm yang sama dengan saudara saudaranya di daerah lain. Inilah pula makna dari Kemerdekaan itu , yang baru kini mereka rasakan setelah 72 tahun bangsanya merdeka.

Saya mencoba memahami bahwa akibat melaksanakan program BBM Satu Harga  membuat rugi Pertamina bumn yang ditugas kan mewujudkan itu.

BBM satu harga itu memang rugi, tapi, mengutip ucapan mantan direktur pemasaran Pertamina , Ahmad Bambang, itu merupakan marketing rahmatan lil ‘alamiin yang diambilkan dari 2.5% gross profit marketing sebagai zakat. Dan saya sangat sependapat dengan hal ini.

Buat saya, jika ada bumn yang terpaksa, ingat, kata kuncinya , terpaksa rugi, akibat mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi rakyat di wilayah 3T, yang menjadi tujuan dari merdekanya bangsa ini, apakah kerugian ini pantas dan harus dipermasalahkan.

Namun tentu saja ,kita harus bijak dan patuh hukum ,  tidaklah sehat jika bumn pertamina dipaksa dan terpaksa harus menanggung beban itu. Pertamina adalah BUMN yang terikat dengan UU BUMN. Pertamina adalah Persero yang juga memiliki peraturan yang terkait dengan posisinya sebagai sebuah badan usaha yang profit oriented.

Membiarkan Pertamina harus menanggung beban sendirian , Ini juga bisa dimaknai sebagai ketidak adilan , yang bisa pula dikatakan tidak sejalan dengan keadilan yang menjadi dasar pada Pancasila sebagai pijakan moral bangsa ini.

Pemerintah dan tentunya DPR juga, sangat perlu mewujudkan keadilan terkait BBM Satu Harga. Rakyat di wilayah 3T harus bisa dipenuhi kebutuhan bbm dengan harga yang sama di wilayah NKRI lainnya, namun Pertamina memperoleh pula keadilan dengan setidaknya mendapat dukungan konsiten dalam penetapan harga BBM sesuai formula yang sudah ditetapkan pemerintah selama ini.

Pada dasarnya kebutuhan bbm untuk wilayah 3T adalah sekitar 200.000KL pertahunnya. Dan ini tidak lah berarti bagi pemerintah dibanding dengan manfaat besar yang diterima rakyat di wilayah tersebut. Dan terwujudnya program BBM Satu Harga tersebut , adalah menjadi  salah satu bukti capaian keberhasilan pemerintah yang mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat dalam memperoleh bbm dengan harga yang sama dengan wilayah NKRI lainnya. Hal yang belum pernah dilakukan selama 72 tahun bangsa ini merdeka.

Karenanya perlu dan wajib Pertamina untuk terus menjalankan program ini dan disisi lain Pemerintah  serta DPRRI  selalu konsisten mendukung Pertamina sehingga bumn ini tidak sendirian terbebani. (•)

*Penulis adalah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik-Puskepi.