BBM Nelayan Bisa Tersalur dengan Baik, Dirut Pertamina: Perhatikan Ketersediaan, Aksesibilitas dan Harga

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan tiga hal agar bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan tersalurkan dengan baik, yakni ketersediaan, aksesibilitas serta harga.

Hal ini disampaikan Nicke usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan Pertamina Patra Niaga di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (02/2/2023).

“Jadi, tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Yang pertama adalah ketersediaan, jadi dari angka tadi yang dibutuhkan ini sudah masuk dalam kuota di 2023, jadi ketersediaannya itu ada,” kata Nicke yang juga mengungkapkan, bahwa kebutuhan BBM subsidi untuk nelayan saat ini mencapai 3,4 juta kiloliter per tahun.

Yang kedua, lanjut Nicke, terkait dengan aksesibilitas. “Aksesibilitasnya ini yang hari ini kami berkoordinasi. Dengan adanya zona baru, kami memastikan bahwa alokasi-alokasi ini lebih tepat sehingga aksesibilitas bagi nelayan ini bisa terjamin,” kata dia.

Menurut Nicke, penyaluran BBM tersebut akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia agar tepat sasaran. Untuk 2023 ini, kata dia, Pertamina menargetkan akan ada penambahan 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan.

“Kita targetkan tahun ini 30 SPBN, hingga hari ini total sudah beroperasi 387 SPBN. Kami akan tambah lagi minimal 30 di tahun ini dengan zonasi tadi kami pastikan akan terakses oleh seluruh nelayan,” ujar Nicke.

Selanjutnya ketiga ialah soal harga. “Yang ketiga adalah harga, tadi Pak Menteri BUMN menyampaikan bahwa harga disubsidi per liter itu  diberikan Rp6.500, dan kami pastikan di semua SPBN ini harganya adalah harga subsidi, harganya sama di seluruh Indonesia,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengharapkan BBM subsidi betul-betul tepat sasaran melalui sinkronisasi data dari KKP maupun koperasi nelayan. Pihaknya juga memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat. Jadi, BBM yang tepat sasaran dengan data-data dari KKP, data-data dari koperasi nelayan.

“Kami ingin memastikan bahwa nama untuk setiap nelayan ini adalah benar dan juga jenis kapalnya juga sesuai dengan peruntukannya dan dengan digitalisasi ini kami pastikan subsidi lebih tepat sasaran,” tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.

Hal itu tertuang dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dan Kementerian BUMN serta perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pertamina Patra Niaga.(Ert/SL)