Jakarta, Situsenergy.com
Serikat Pekerja Pertamina EP (SPPEP) menolak rencana pemerintah khususnya Kementerian BUMN yang akan melakukan restrukturisasi dengan pelepasan asset negara melalui skema penawaran saham perdana / initial public offering (IPO) sub holding upstream. Kebijakan itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan dan juga sebagai upaya privatisasi dari sebuah perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina EP (SPPEP), Tata Musthafa, mengatakan wacana pemerintah tersebut dinilai tidak tepat karena dapat berpotensi pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor migas. Apalagi PT Pertamina EP yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) mendapatkan mandapat untuk mengelola aset-aset operasional yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“PT Pertamina EP (PEP) merupakan salah satu bagian dari sub holding upstream ini jelas merupakan upaya privatisasi (jika wacana tersebut direalisasikan),” kata Tata Musthafa dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Dijelaskannya PT Pertamina EP merupakan saat ini memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan pembiayaannya dilakukan melalui pengembalian biaya operasi (cost recovery) oleh negara. Oleh sebab itu rencana privatisasi tersebut harus ditolak karena berpotensi menganggu kinerjanya.
“Kinerja PT Pertamina EP menunjukkan tren yang positif hingga saat ini dan merupakan penyumbang laba terbesar kedua sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), sehingga PT Pertamina EP tidak seharusnya menjadi bagian dari sub holding upstream,” pungkasnya. (DIN/rif)
Leave a comment