Bahas RUU EBT, Pengamat Minta Pemerintah dan DPR Hati-hati Soal Skema Power Wheeling

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah dan DPR perlu berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait skema power wheeling. Pasalnya, jika klausul ini lolos maka akan merugikan masyarakat. RUU itu sendiri bakal kembali dibahas pemerintah dan DPR pada pekan depan.

Seperti diketahui, skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Dengan skema ini, produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

Menurut Faisal, jika pihak swasta leluasa memanfaatkan infrastruktur listrik milik negara dan kemudian menjual listrik langsung kepada masyarakat maka hal itu akan berpotensi membuat tarif listrik yang dibayar masyarakat akan mahal.

“Jika selama ini masyarakat mendapatkan tarif listrik yang transparan karena dikelola langsung oleh BUMN. Jika swasta menjual langsung kepada masyarakat maka siapa yang menjadi mengontrol soal tarif. Ini berpotensi akan lebih mahal dan memberatkan masyarakat,” ujar Faisal.

Tidak hanya itu, kata dia, memanfaatkan aset negara tanpa harus memberikan kontribusi lebih kepada negara malah akan menjadi kerugian bagi negara. Karena jadinya swasta hanya mendompleng infrastruktur yang ada tanpa memberikan nilai tambah.

“Mestinya ajakan pemerintah dalam melibatkan swasta dalam sektor kelistrikan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di pelosok. Dengan skema investasi yang jelas swasta bisa turut membantu negara dengan membangun akses listrik di wilayah pedalaman yang selama ini justru belum terjangkau baik oleh PLN maupun negara. Di Indonesia Timur itu kan masih banyak daerah-daerah yang masih terbatas suplai listrik,” papar Faisal.

“Walaupun kita lihat elektrifikasi sudah 90 sekian persen, tapi pada kenyataannya kan di Timur terutama yang di daerah pelosok masih ada yang belum menikmati listrik. Nah sebaiknya swasta ini didorong membangun di daerah-daerah yang mungkin susah dibangun oleh PLN,” sambung dia.

Menurut Faisal, dengan membangun di daerah pelosok, swasta bisa memanfaatkan potensi sumber energi wilayah pedalaman dan juga meningkatkan elektrifikasi di daerah. Melalui sumber daya energi yang ada justru investasi yang dibangun akan lebih murah sekaligus menghasilkan listrik yang bisa diakses oleh masyarakat 3T.

“Pemerintah sendiri bisa mendorong investasinya untuk masuk ke situ sehingga akan menggerakkan ekonomi lokal, karena pasti ada multiplier effect-nya kalau ada investasi masuk ke daerah situ,” tutup Faisal.(Ert/SL)