Jakarta, situsenergy.com
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, sejak 2017 hingga Desember 2018, sebanyak 36 wilayah kerja (WK) terminasi maupun eksplorasi laku dilelang kepada investor. Menurutnya hal itu mencerminkan bahwa skema Gross Split atau bagi hasil yang diterapkan oleh pemerintah diminati para investor.
Arcandra mengatakan, skema cross split terbukti mampu meningkatkan nilai investasi. Hal itu berbeda ketika pemerintah menjalankan skema Cost Recovery, dimana tak satupun investor menandatangani kontrak WK migas dalam periode 2015 hingga 2016.
“Jadi alhamdulillah, wilayah blok atau wilayah eksplorasi pun menggunakan gross split, mendapat sambutan dari investor dimana yang kita tahu 2015 tidak ada blok atau wk yang laku dengan cost recovery 2016 juga ga ada yang laku. Alhamdulillah 2017 laku 5 dan di 2018 laku 9 jadi total 2017 dan 2018, 14 wk yang laku menggunakan skema gross split,” ujar Arcandra di Jakarta, Jumat (28/12).
Sementara itu, keuntungan penggunaan gross split bagi pemerintah adalah, selain mendapatkan bonus tandatangan, pemerintah juga mendapatkan keuntungan berupa pemasukan dari komitmen kerja pasti atau investasi yang cukup besar. Tercatat pemerintah bisa mengantongi sebesar Rp32 triliun dan bonus tandatangan sebesar Rp13,4 triliun.
Arcandra menambahkan, hal ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, dimana Kementerian ESDM hanya mengandalkan eksplorasi dari APBN dengan besaran Rp60-70 miliar. Namun tahun ini, bisa mengumpulkan berkali lipat melalui komitmen kerja pasti untuk eksplorasi migas. (SNU)
Leave a comment