APEI Gugat Pemberlakuan Signature Bonus bagi Pertamina

Jakarta,  Situsenergy.com

Signature bonus atau  bonus tandatangan yang harus diserahkan Pertamina kepada pemerintah dirasakan tidak masuk akal. Pasalnya, tanah-air yang dikelola oleh perusahaan energi plat merah ini  milik bangsa Indonesia. Pertamina sendiri adalah BUMN milik negara.

“Sumber daya alam ini milik negara. Tanah dan ini milik bangsa yang dimandatkan pada negara. Pertamina adalah BUMN milik negata,” kata anggota Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Defiyan Cori dalam satu diskusi bertajuk “Menyoal Kebijakan Energi Nasional” pada di Jakarta,  Rabu (26/9).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sofyano Zakaria (APEI), Ferdinand Hutahea (APEI), Salamuddin Daeng (APEI) dan Marwan, Marwan Batubara (APEI).

Menurut Defiyan, seharusnya pemerintah tidak menerapkan signature bonus pada Pertamina. “Tugas menteri itu memang untuk menandatangani suatu kontrak karena Memang menteri digaji untuk itu (penandatanganan),” tukasnya.

Lebih jauh Defiyan mengemukakan, untuk pengelolaan Blok Rokan pemerintah menerima signature bonus dari Pertamina sebesar US$ 784 juta atau Rp 11,3 triliun. “Itu dari Blok Rokan saja belum dari blok-blok migas lainnya yang akan terminasi,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, bonus tanda tangan yang harus dibayar oleh Pertamina di sejumlah blok terminasi itu mencapai US$ 33,5 juta. Rinciannya, Blok Tuban sebesar US$ 5 juta, Blok Ogan Komering sebesar US$ 5 juta, Blok Sanga-Sanga sebesar US$ 10 juta, Blok North Sumatra Offshore sebesar US$ 10 juta, Blok North Sumatra sebesar US$ 1,5 juta, Blok East Kalimantan dan Blok Attakan sebesar US$ 1 juta serta Blok Tengah sebesar US$ 1 juta.

Sebagai catatan, bonus tanda tangan adalah dana yang harus dibayarkan kontraktor ke pemerintah, sebelum kontrak ditandatangani. Ini untuk menunjukkan keseriusan sekaligus kesiapan kontraktor.

Landasan hukum signature bonus ini berdasarkan Permen ESDM No 28/2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya yang diundangkan pada 7 Mei 2018. (Fyan)