Anti Privatisasi, FSPPB Tegaskan Tolak Rencana IPO PGE

Jakarta, Situsenergi.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) secara tegas menolak aksi korporasi berupa IPO (initial public offering) yang akan dilakukan manajemen PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Sebab IPO ini menjadi jalan pintas bagi para pemburu rente untuk mencaplok perusahaan negara yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan rakyat alias privatisasi. 

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan pihaknya dan seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta yang menguntungkan para pemburu rente. Padahal selama ini PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun, berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PT. PGE dengan tetap 100% milik Pertamina. 

“FSPPB secara tegas dengan ini menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PT. PGE melalui IPO dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina,” ujar Arie dalam pernyataan sikapnya yang diunggah di medsos FSPPB, Senin (6/2/2023).

Dijelaskan juga bahwa dalam hal pendanaan investasi, PT. PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah. Faktanya saat ini PT. PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak.

Adanya IPO ini hanya akan merugikan Pertamina sebagai BUMN energi nasional. Bagaimana tidak, nilai diharapkan dari IPO dengan pelepasan saham kepemilikan 25% hanya berkisar Rp9,7 triliun. Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PT. PGE. 

Penolakan FSPPB ini akan berlanjut dengan merencanakan berbagai upaya lanjutan. Termasuk bersiap siaga melakukan serangkaian rencana organisasi lainnya manakala gugatan atas rencana IPO ini masih tetap diloloskan.

“Kepada seluruh anggota FSPPB di seluruh wilayah kerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke, agar bersiap siaga untuk bersama FSPPB melakukan langkah-langkah organisasi lebih lanjut dalam menyikapi situasi ini sampai dengan aksi industrial tertinggi jika diperlukan,” tukasnya. (DIN/SL)