Anggota DPR Dorong Penerbitan Aturan Tata Kelola Sumur Minyak Ilegal

Jakarta, Situsenergi.com

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendorong penerbitan aturan tata kelola atau regulasi terkait sumur minyak masyarakat (sumur ilegal). Pasalnya, jika sumur ilegal ini tidak dikendalikan maka kekayaan alam di sumur-sumur itu tak akan bisa mendorong tercapainya kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Gus Falah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6/2023), terkait upaya SKK Migas yang mengusulkan dua regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat.

“Padahal di pasal 33 UUD 1945 tegas mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi jika sumur ilegal tidak dikendalikan maka kekayaan alam di sumur-sumur itu tak akan bisa mendorong tercapainya kemakmuran rakyat,” kata Gus Falah.

Menurutnya, upaya itu menunjukkan bahwa SKK Migas istikamah melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33. Sebab, apabila regulasi tentang sumur ilegal terbit, maka sektor hulu migas dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2021 tercatat sekitar 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500-10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD). Padahal pembukaan sumur minyak ilegal ialah kejahatan serius, karena mencuri sumber daya alam strategis yang seharusnya dikuasai oleh negara,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kehadiran regulasi yang didorong SKK Migas adalah untuk mengatur hal itu sangat penting, untuk memastikan pelanggaran terhadap konstitusi seperti itu tak terjadi lagi.

Seperti diketahui, SKK Migas telah mengusulkan dua regulasi terkait regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat, yakni peraturan presiden (perpres) yang berisi larangan kegiatan sumur ilegal baru ke depan.(Ert/SL)