AEPI Dorong Pemerintah Gencarkan Program LTSHE

Jakarta, Situsenergy.com

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mendukung program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) karena akan sangat bermanfaat bagi rakyat di pedalaman yang Selama 73 tahun Indonesia merdeka belum terjamah listrik.

“Saya rasa itu sangat bagus. bayangkan saja sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum tau bagaimana nyala lampu. ini tentu akan akan menjadi fakta adanya ketimpangan dalam pebagunan,” kata Salamuddin Daeng saat dihubungi Situsenergy.com di Jakarta, Rabu (09/1/2019) malam.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus membantu mereka sebagai komitmen pemerataan pembangunan. “Apalagi Presiden Jokowi memiliki nawacita membangun dari pinggiran. Dan nyala lampu penerangan merupakan awal mencerdaskan masyakat pinggiran terutama anak-anak,” tukasnya.

Ia menambahkan, komitmen membangun dari pinggiran ini mestinya dijalankan juga dalam medan-medan kampanye partai-partai koalisi, maupun dalam tindakan-tindakan yang kongkrit. “Saya kira itu akan positif buat mereka,” katanya.

Sebelumnya, Pengamat Energi Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa masyarakat di daerah yang belum teraliri listrik sejak negeri ini merdeka harus segera dibahagiakan dengan program tersebut.

“Menyedihkan sekali bahwa sejak bangsa ini merdeka masih ada masyarakat yang belum menikmati penerangan  listrik,” ujar Sofyano di Jakarta Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, program ini merupakan wujud energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan program ini seluruh rakyat diharapkan bisa menikmati aliran listrik.

LTSHE sendiri merupakan program pemerintah untuk menerangi desa-desa yang minim prasarana listrik. Saat ini desa yang dimaksud berjumlah lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia.

“Karenanya Pemerintah saat ini harus mewujudkan itu,”tegas Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) itu.

Menurut dia, dana program corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional harusnya bisa dikerahkan untuk membantu segera terwujudnya LTSHE.

“BUMN  besar harusnya peka terdahap hal ini dengan menyumbang program LTSHE. Pemerintah akan mendapat ridho Allah jika mampu membahagiaakan rakyat di pedalaman dengan program LTSHE,” tegas Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, BUMN seperti Pertamina, BRI, Bank Mandiri, Perusahaan Gas Negara (PGN) dan BUMN lainnya harusnya segera berinisiatif membantu pemerintah mewujudkan program LTSHE sesegera mungkin karena ini untuk berbagi kebahagiaan bagi rakyat.

Yang terbaru, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membagikan sebanyak 2.111 unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada masyarakat di 16 desa di lima kabupaten di Bengkulu.

Inspektur Jenderal ESDM, Akhmad Syakhroza Senin (7/1/2019) mengatakan, program pemasangan LTSHE merupakan program dari Pemerintah Pusat untuk memberikan akses penerangan kepada masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar).

Ini juga merupakan bagian dari program ESDM di 2018 yang menyasar 16 provinsi untuk 172.996 unit LTSHE.

Sebelumnya, pada tahun 2017 Kementerian ESDM juga telah memasang LTSHE untuk 85.000 rumah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018  dengan memasang untuk 175 .000 rumah. Ditargetkan pada tahun 2019 sekitar 125.000 rumah.

“Pemanfaatan APBN harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah. LTSHE ini merupakan program terobosan untuk menerangi masyarakat yang belum belum mendapatkan akses listrik khususnya pada desa-desa yang masih gelap gulita, terisolir yang sulit dijangkau listrik PLN,” kata dia dalam keterangan resmi.

Syakhroza mengatakan, program LTSHE merupakan salah satu instrumen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses energi modern sebagai upaya mewujudkan energi berkeadilan.

“Pemerintah berharap LTSHE ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap lampu surya yang sudah diterima dijaga dan dirawat agar pemanfaatannya dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” ujarnya.

Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan penerangan kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan kelistrikan PLN.(ADI)