Adaro Energy Sambut Baik Rencana Pembentukan BLU Batubara

Jakarta, Situsenergi.com

PT Adaro Energy Tbk menyambut baik rencana pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Batubara. Keberadaan BLU ini dinilai akan menjadi penyeimbang kepentingan dari berbagai pihak khususnya produsen dan konsumen batubara di dalam negeri.

Direktur Adaro Energy, M. Syah Indra Aman, mengatakan bahwa keberadaan BLU ini diharapkan akan menjadi solusi atas persoalan pasokan batubara di dalam negeri yang selama ini kerap menjadi persoalan meski sudah ada ketentuan DMO (domestik market obligation). Menurutnya tidak semua produsen batubara memenuhi kewajiban DMO sehingga pasokan batubara di dalam negeri sering terganggu.

Akibatnya, lanjut Indra, industri pengguna batubara dalam negeri seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, industri pupuk dan industri semen sering terkendala dalam proses bisnisnya. Ini terjadi karena produsen batubara lebih condong memilih menjual batubaranya ke luar negeri lantaran harga yang didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dijual untuk pasar dalam negeri.

“Problem kita dari tahun ke tahun adalah disparitas harga batubara antara luar negeri dan domestik dimana di luar negeri harganya lebih tinggi lebih dua kali lipatnya dari harga domestik. Produsen tentu akan senang kalau ekspor dari pada suplai kebutuhan domestik,” tutur Indra dalam konferensi pers usai menggelar publik expose live secara virtual, Senin (12/9/2022).

Demi menjamin pasokan dalam negeri terpenuhi dan kepentingan pengusaha batubara juga terpenuhi, maka BLU dianggap sebagai jalan tengah dari persiapan tersebut. Oleh sebab itu ADRO sangat mendukung langkah pemerintah untuk mendirikan BLU Batubara. 

“Adaro Grup mendukung program pemerintah ini dengan harapan kedepan menjadi solusi mengenai bagaimana perimbangan yang tepat dari sisi produksi dan penjualan batubara oleh produsen,” ulasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa rencana pembentukan BLU Batubara tersebut saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah sudah melakukan konsultasi dan diskusi dengan DPR RI. Saat ini tinggal menunggu izin prakarsa.

“Izin prakarsa belum mendapatkan persetujuan, saat ini masih ada perdebatan payunhnhukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” ucap Arifin beberapa waktu lalu. (DIN/SL)