Jakarta, situsenergy.com
Pemerintah dinilai perlu lebih cepat dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di berbagai daerah sekaligus mewujudkan energi berbasis ramah lingkungan di seluruh kawasan Nusantara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (15/6). “Ini menjadi tugas pemerintah (mengembangkan EBT). Komisi VII DPR akan meminta kepada Menteri ESDM untuk lebih serius menangani masalah ini,” katanya.
Menurut Ridwan Hisjam, dari kunjungan seperti ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 50 Mega Watt di PLTG Teluk Lembu, Provinsi Riau yang dioperatori oleh PLN, beberapa waktu lalu, terlihat pembangkit itu memiliki proses pengelolaan lingkungan yang cukup baik antara lain terindikasi karena tidak ada polusi yang ditimbulkan karena menggunakan gas.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan ke depannya PLN juga dapat terus mengembangkan energi berbasis ramah lingkungan seperti itu dan mulai untuk meninggalkan energi yang berbasis fosil.
Politisi Partai Golkar itu mengakui proses tersebut memang tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus dilakukan secara bertahap.
Hal tersebut juga dinilai menjadi solusi bagi sejumlah daerah yang kondisi daerahnya membuat tidak bisa dialiri oleh pembangkit konvensional.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam APBN juga akan diatur mengenai bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan listrik PLN.
“Jadi dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik, tetapi untuk pembayaran bulanannya tetap ditanggung oleh masyarakat sendiri,” paparnya.
Komisi VII DPR RI juga mendorong agar PLN dapat mengembangkan EBT dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) antara lain karena Bumdes mempunyai anggaran yang berasal dari program Dana Desa.(ert)
Leave a comment