Jakarta, situsenergy.com
Sepanjang tidak merugikan keuangan Pertamina, program pro rakyat seperti kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga harus didukung. Apalagi diakui, Pertamina tidak merugi menjalankan penugasan tersebut.
“Tujuan utama BUMN sesuai dengan UU BUMN adalah bukan semata- mata mencari laba tapi lebih kepada harus mampu bertindak sebagai agen pembangunan.
Sebagai agen pembangunan tentunya memiliki konsekuensi hsrus mengorbankan kepentingan komersiilnya demi bangsa dan negara,” kata Nyoman Dhamantra, anggota Komisi VI DPR RI pada media, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.
Sampai seberapa jauh BUMN boleh memberikan pengorbanannya? “Selama pemerintah meyakini kebijakan BBM satu harga itu merupakan kebijakan yang harus diambil atas nama keadilan dan kesejahteraan rakyat,” katanya. Kebijakan tersebut sah demi kewenangan pemerintah selaku pemegang saham.
Nyoman mengutarakan, bila kebijakan yang diberikan pemerintah itu menimbulkan adanya potensi tergerusnya laba perusahaan ataupun sampai adanya potensi kerugian, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi. Baik kompensasi ekonomi berupa bantuan likuiditas dan sejenisnya ataupun kompensasi politik berupa keberpihakan yang memadai seperti proteksi. “Bahkan tidak menutup kemungkinan pemerintah memberikan hak monopoli sepanjang diatur oleh UU ataupun oleh ketentuan pemerintah,” tandas Nyoman.
Dia juga berharap (kebijakan BBM satu harga) agar Pertamina lebih meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya di semua lini, baik di upstream, midstream ataupun di down stream.
“Hal itu saat ini sangat dibutuhkan mengingat kebijakan BBM satu harga akan menggerus laba pertamina,” katanya. (Fyan)
Leave a comment