Jakarta, SitusEnergy.com
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) pada masa kampanye yang menyebut akan membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah Malaysia membesarkan perusahaan migas mereka, Petronas. Pasalnya, sepanjang empat tahun pemerintahan berjalan, kondisi Pertamina disebut makin memprihatinkan, utamanya akibat berbagai penugasan pemerintah yang disebut FSPPB menggerus keuntungan perusahaan pelat merah tersebut.
“Dari sisi birokrasi saja, menjadi tidak baik karena tidak adanya direktorat gas. Padahal gas adalah masa depan Pertamina. Belum lagi soal penugasan BBM satu harga, soal kenaikan harga BBM yang ditahan, soal holding BUMN migas yang mana anak usaha Pertamina diakuisisi oleh PGN secara tidak wajar, soal bundling aset dan lainnya. Bahkan keuntungan perusahaan dengan aset ribuan triliun seperti Pertamina, hanya Rp5 triliun tahun ini,” ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar di Jakarta, Jumat (4/1).
Arie mengungkapkan, jika tidak ditolong oleh kenaikan subsidi solar dari yang semula Rp500/liter menjadi Rp2000/liter, maka dipastikan keuangan Pertamina akan negatif. Sementara itu di sisi lain, penyaluran BBM satu harga yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui BPH migas, justru itu dibebankan kepada Pertamina. Hal ini yang menurutnya menyebabkan neraca keuangan perusahaan tergoncang.
“Soal akuisisi Pertagas saja, kenapa harus akuisisi? harusnya cukup di integrasikan saja, padahal 43 saham PGN itu milik publik, sementara Pertagas sendiri 100 persen milik negara. Kalau di holding-holding BUMN lain, contohnya tambang, kalau dilihat kapasitasnya, harusnya PT Timah yang jadi induk, tapi kenyataannya kan Inalum, karena Inalum 100 persen milik negara. Kenapa di BUMN migas tidak seperti itu, ini jadi pertanyaan kita,” tuturnya.
Arie menyadari, perusahaan sekelas Pertamina sangat rawan untuk menjadi “Bancakan” atau eksploitasi oleh oknum-oknum penguasa atau golongan politik tertentu, maka itu FSPPB berkomitmen untuk terus mengawal Pertamina agar perusahaan migas yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia itu tidak salah urus yang pada ujungnya akan membahayakan kedaulatan energi di Indonesia.
“Termasuk juga untuk blok-blok migas yang habis masa kontrak, kita akan perjuangkan bahwa itu harus kembali ke tangan Pertamina, demi kedaulatan energi kita,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment