YLKI : Pemerintah Harus Tanggung Beban Pertamina Menyalurkan BBM Satu Harga !

Jakarta, SitusEnergy.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, program BBM satu harga yang dijalankan oleh pemerintah, seharusnya tidak membebani Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pasalnya, sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina juga diwajibkan untuk memperoleh laba sebagai pendapatan negara.

“Saya tidak setuju BBM Satu Harga ini dibebankan kepada Pertamina,” ujar Tulus dalam acara bincang wartawan di Jakarta, Rabu (2/1).

Tulus pun mengusulkan pengambilalihan beban subsidi BBM satu harga dari Pertamina kepada pemerintah. Dikatakan olehnya walaupun perusahaan pelat merah, Pertamina juga harus menjaga cash flow agar bisnisnya berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan.

“Untuk mewujudkan BBM satu harga diseluruh pelosok nusantara adalah tugas pemerintah, jadi uang yang diambil harusnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan malah membebankan itu pada Pertamina yang merupakan perusahaan yang mencari profit,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengatakan pada dasarnya Pertamina memang harus menjalankan penugasan dari pemerintah asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Seharusnya tugas pendistribusian BBM satu harga bukan berada di Pertamina, karena Pertamina hanya melakukan eksplorasi dan penjualan,” kata Arie.

Pada tahun 2017 lanjut Arie, subsidi Pertamina untuk BBM satu harga menjadikan perusahaan itu menelan kerugian Rp 25 miliar. “Angka itu akan membangkak jika harga minyak dunia mengalami kenaikan,” tuturnya.

Arie berharap pemerintah juga memberlakukan hal yang sama terhadap SPBU milik asing seperti Shell dan Total. Perusahaan-perusahaan itu juga harus mau mendirikan SPBU di wilayah timur Indonesia dan pulau terluar agar ikut membantu pemerintah menyediakan BBM satu harga.

“Perusahaan-perusahaan itu juga harus mau mendirikan SPBU di wilayah timur Indonesia dan pulau terluar agar ikut membantu pemerintah menyediakan BBM satu harga,” harapnya.

“Jika semua dibebankan kepada Pertamina, maka kami meyakini kinerja perusahaan akan kembali negatif. BBM satu harga yang dibebankan ke Pertamina sangat mengganggu cash flow,” pungkasnya. (SNU)