Jakarta, Situsenergi.com
Proyek kilang minyak GRR Tuban memasuki tahapan penting. PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Kehutanan melakukan serah terima tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung penyediaan lahan proyek strategis nasional tersebut.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar menandatangani berita acara serah terima di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
GRR Tuban membutuhkan lahan sekitar 835,8 hektare. Dari kebutuhan itu, terdapat 328,8 hektare aset negara yang sebelumnya dikelola Kementerian Kehutanan.

Tukar Aset Rp1,6 Triliun, Pengganti Tersebar di 18 Provinsi
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan, objek pertukaran mencakup tanah seluas 328,8 hektare dan pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. DJKN Kementerian Keuangan menetapkan nilai wajar aset tersebut sebesar Rp1,6 triliun.
Sebagai gantinya, Pertamina menyediakan tanah di 36 lokasi serta 54 bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi.
Fasilitas pengganti mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, hingga jembatan.

“Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2026,” ungkap Erry.
GRR Tuban Jadi Andalan Ketahanan Energi
Simon menegaskan, proyek ini bukan sekadar pembangunan fasilitas industri, tetapi bagian dari strategi memperkuat kapasitas pengolahan minyak dalam negeri.
“Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.
Melalui kerja sama tersebut, Pertamina dan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi aset negara sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional secara berkelanjutan. (*)
Leave a comment