Oleh : Andi N Sommeng
Indonesia ini negeri yang ajaib. Batubara digali dari Kalimantan, sawit diperas dari Sumatra, nikel dicungkil dari Sulawesi, migas disedot dari perut bumi Nusantara. Tetapi ketika harga ditentukan, kontrak disusun, invoice diketik, asuransi dipasang, dan margin dihitung, sering kali Singapura yang duduk rapi di meja kasir.
Ini bukan semata-mata karena Singapura licik. Itu kesimpulan yang terlalu malas. Masalahnya lebih getir; Indonesia kuat sebagai produsen, tetapi lemah sebagai pedagang. Kita jago mengeluarkan barang dari tanah, tetapi belum jago menguasai transaksi di atas meja.
Mentalitas FOB
Terlalu lama kita merasa tugas selesai ketika barang naik kapal. Asal batubara keluar, CPO terkirim, LNG berlayar, nikel diekspor, seolah-olah negara sudah menang. Padahal dalam perdagangan modern, nilai tambah tidak hanya berada pada barang, tetapi pada data harga, pembiayaan, shipping, insurance, hedging, kontrak, dan jaringan pembeli.
Di situlah Singapura unggul. Ia tidak punya tambang sebesar Indonesia, tetapi punya bank, trader, lawyer, storage, pelabuhan, asuransi, dan disiplin administrasi. Kita punya komoditas. Mereka punya kalkulator. Dalam pasar global, yang sering menang bukan yang paling banyak keringatnya, tetapi yang paling rapi notanya.
Offshore Trading: Efisiensi atau Lorong Gelap
Trading offshore tidak otomatis haram. Dalam perdagangan internasional, hub seperti Singapura memang berguna; cepat, dipercaya, likuid, dan efisien. Tetapi persoalan muncul ketika offshore trading menjadi lorong gelap bagi transfer pricing, under-invoicing, mark-up, mark-down, nominee buyer, dan margin yang menguap entah ke mana.
Barangnya nasional, jalannya rusak ditanggung daerah, lingkungannya dipikul rakyat, tetapi selisih dagangnya tidur nyenyak di rekening luar negeri. Negara mendapat royalti dan pajak seadanya, sementara rente komersial berlibur tanpa paspor merah putih.
Kaya SDA, Miskin Price Discovery.
Kelemahan utama Indonesia bukan hanya ekspor bahan mentah, tetapi lemahnya penguasaan harga. Siapa pembeli akhirnya? Siapa beneficial owner-nya? Harga yang dipakai harga pasar atau harga saudara sepupu? Diskonnya wajar atau diskon kekeluargaan?
Negara sering tahu berapa ton barang keluar, tetapi tidak selalu tahu berapa margin akhir yang ditangkap di luar. Kita tahu pelabuhan muat, tetapi kabur melihat rantai transaksi. Akhirnya negara seperti sopir truk emas; mengantar barang mahal, tetapi hanya dibayar ongkos parkir.
Banyak Stempel, Sedikit Intelijen Pasar.
Indonesia bukan kurang aturan. Justru kadang kelebihan aturan. Ada izin, rekomendasi, verifikasi, laporan, paraf, tanda tangan, dan rapat koordinasi yang panjangnya bisa menyaingi pipa gas lintas pulau. Tetapi banyak aturan belum tentu berarti tata niaga yang cerdas.
Tata niaga yang kuat perlu data real-time, audit beneficial ownership, benchmark harga, integrasi Bea Cukai–Pajak–BI–OJK–ESDM–Perdagangan, dan sistem peringatan dini. Kalau harga global naik tetapi penerimaan negara datar, alarm harus bunyi. Kalau volume ekspor besar tetapi devisa tidak pulang, alarm harus meraung. Negara tidak boleh hanya menjadi tukang stempel. Negara harus menjadi analis pasar.
Singapura Itu Cermin.
Menyalahkan Singapura memang enak. Retorikanya gampang, tepuk tangannya meriah. Tetapi yang lebih jujur: Singapura adalah cermin dari kelemahan rumah dagang kita sendiri. Ia besar karena kita lama membiarkan fungsi trading strategis tumbuh di luar rumah.
Singapura tidak datang membawa cangkul. Ia datang membawa spreadsheet, kontrak, bank, arbitrase, dan jaringan global. Dalam komoditas, spreadsheet yang disiplin kadang lebih berkuasa daripada ekskavator yang gagah.
Negara Masuk, Tapi Jangan Jadi Rente Baru.
Upaya menarik devisa hasil ekspor, membangun platform ekspor strategis, dan memperkuat peran negara adalah langkah yang masuk akal. Tetapi negara harus hati-hati. Jangan sampai membenahi trader gelap berubah menjadi melahirkan birokrasi gelap. Jangan sampai sentralisasi menjadi bottleneck. Jangan sampai nasionalisasi tata niaga berubah menjadi loket tambahan.
Kalau negara masuk, ia harus masuk dengan teknologi, transparansi, audit, dan governance. Bukan dengan meja baru, stempel baru, dan orang lama dengan kop surat baru.
Kedaulatan Ada di Meja Transaksi.
Indonesia perlu membangun arsitektur dagang nasional: bursa komoditas yang likuid, data ekspor real-time, national commodity trading house yang kredibel, bank yang paham commodity finance, sistem hedging, storage, shipping, asuransi, dan kontrak yang dipercaya pasar global.
Sebab kedaulatan SDA bukan hanya soal siapa pemilik tambang, kebun, sumur, dan pelabuhan. Kedaulatan sejati adalah siapa yang menentukan harga, memegang data, mengatur arus uang, dan menikmati margin akhir.
Negeri produsen tidak boleh selamanya menjadi kuli angkut komoditas. Kita boleh menggali batubara, memeras sawit, mencairkan LNG, dan melebur nikel. Tetapi jangan sampai harga akhirnya tetap kita tanyakan kepada tetangga.
Indonesia tidak miskin sumber daya. Yang lama miskin adalah meja dagangnya.
Dan sebuah bangsa besar tidak cukup hanya punya barang. Ia harus punya keberanian untuk menjadi pedagang utama atas kekayaannya sendiri. [•]
|A||N||S|
Dosen-GBUI
Buittenzorg,
14Juni2026
Verba volant, scripta manent
Leave a comment